Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengusulkan perubahan skema Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi school kitchen. Hal ini menyusul banyaknya kasus siswa keracunan setelah menyantap MBG.
Dilansir detikBali, Abdul Mu'ti mengatakan usulan ini belum dijadikan keputusan. Namun, ada kemungkinan pergantian skema ini setelah disampaikan ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
"Ini belum keputusan ya, saya sudah sampaikan kepada Pak Kepala BGN, karena kan pelaksanaannya bukan kami, pelaksananya Badan Gizi. Beliau menyampaikan 'Pak bagaimana dengan gagasan saya tentang school kitchen itu?' Nah beliau menyampaikan itu dimungkinkan," ujar Abdul Mu'ti di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (21/10/2025).
Dengan skema yang baru ini, sekolah dapat mengelola MBG sendiri tanpa perlu menunggu dari SPPG. Perbedaan school kitchen dengan SPPG terletak pada jumlah sekolah yang harus ditangani. SPPG biasanya menangani banyak sekolah sekaligus, sementara school kitchen nantinya diproyeksikan untuk satu sekolah saja.
Abdul Mu'ti mengatakan penerapan school kitchen sangat dimungkinkan selama jumlah penerima MBG di masing-masing sekolah sudah ditetapkan. School kitchen juga harus melalui standardisasi untuk memastikan menu yang disajikan sudah memenuhi standar gizi.
"Pertama mungkin jumlah muridnya akan ditentukan. Yang kedua tentu harus distandardisasi dapurnya," jelasnya.
Menurut Mu'ti, sekolah akan diberikan kesempatan untuk mengelola school kitchen sendiri apabila SPPG di wilayah tertentu kapasitasnya sudah penuh.
"Kemungkinan ada peluang sekolah-sekolah itu menjadi penyelenggara MBG yang berbasis per sekolahan. Tapi ada beberapa sekolah yang memang sudah siap. Terutama misalnya sekolah yang berbasis asrama," ujarnya.
Mu'ti menjelaskan bahwa sekolah berbasis asrama biasanya sudah memiliki pengalaman dalam menyediakan makanan bagi banyak siswa. Nantinya BGN juga akan turun tangan melakukan supervisi kepada sekolah-sekolah yang mengelola school kitchen sendiri.
"Itu kan dia ada yang sudah punya (siswa) di atas seribu, sudah punya pengalaman mengelola itu tinggal nanti diberikan supervisi kemudian ditentukan standarnya. Saya kira yang seperti ini kan tidak perlu dikirim dari luar," tegasnya.
Baca selengkapnya di sini.
Simak Video "Video: BGN Buka Suara soal Isu Dapur SPPG Fiktif"
(des/des)