.webp)
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat besar terkait keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengutip arahan Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah memprioritaskan keselamatan anak dalam program prioritas utama pemerintah.
"Kemarin Bapak Presiden setiba di Tanah Air langsung memimpin beberapa menteri untuk mengadakan rapat. Salah satu yang dibahas adalah mengenai makanan bergizi gratis. Setelah dari Halim semalam, beliau masih melanjutkan pembahasan, dan siang ini atas instruksi Presiden kami melakukan rapat koordinasi. Betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini," ujar Zulhas dikutip dari detikNews, Minggu (28/9/2025).
Zulhas menegaskan, Presiden menilai insiden keracunan tidak boleh dianggap sebagai data semata. Sejumlah siasat dan langkah pun diambil pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saudara-saudara sekalian, atas petunjuk Bapak Presiden, keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Tadi kami juga lapor untuk segera mempercepat perbaikan tata kelola di BGN, harus segera ditindaklanjuti," katanya.
Zulhas mengungkap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah yang mengelola dapur program MBG ditutup sementara. Hal ini dilakukan untuk evaluasi menyeluruh, termasuk kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Langkah tersebut juga dinilai berlaku bukan hanya di lokasi insiden, tetapi di seluruh Satuan Penyedia Program Gizi (SPPG).
Sterilisasi alat makan dan perbaikan sistem sanitasi, mulai dari kualitas air hingga alur limbah juga akan dilakukan pemerintah. Semua fasilitas akan menjalani investigasi.
"SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi," kata Zulhas, dilansir Antara, Minggu (28/9/2025).
Zulhas mengatakan sejumlah hal dievaluasi terkait SPPG yakni faktor kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Zulhas mengatakan seluruh SPPG lainnya pun akan dievaluasi terkait kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan dari juru masak.
"(Evaluasi) tidak hanya di tempat yang terjadi, tetapi di seluruh SPPG," kata Zulhas.
Lebih lanjut, Zulhas mewajibkan SPPG untuk mensterilisasi seluruh alat makan. Termasuk, kata dia, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan alur limbah.
"Semua dievaluasi dan diinvestigasi," kata Zulhas.
Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) juga wajib untuk semua SPPG. Jika sebelumnya dianggap formalitas, kini menjadi keharusan mutlak. Koordinasi lintas kementerian/lembaga, saat seluruh pemangku kepentingan MBG diminta aktif dalam proses perbaikan tata kelola.
Kementerian Kesehatan juga diinstruksikan untuk menggerakkan puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar melakukan pemantauan rutin terhadap laporan insiden di seluruh Indonesia.
Menurut Zulhas, arahan Presiden Prabowo amat jelas, program MBG tidak boleh mengorbankan keselamatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat utama.
"Semua langkah ini dilakukan demi memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman, bergizi, dan mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa," ujarnya.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah sekaligus memastikan cita-cita menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 tetap terjaga.
(aau/aau)
