.webp)
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan menekankan perlunya koordinasi yang lebih cepat dan efektif antara pemerintah daerah dengan pihak pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan pada siswa sekolah.
Menurut Norsan, program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak sekolah. Namun, insiden keracunan di sejumlah daerah menjadi peringatan serius bagi pemerintah agar memperketat sistem pengawasan, baik dari segi kualitas bahan pangan maupun proses distribusinya.
"Setiap ada masalah keracunan, yang dituju selalu pemerintah daerah, padahal, ini program nasional. Karena itu, saya sudah minta ke pusat agar koordinator MBG Kalbar bisa segera bertemu dengan kami, supaya jika ada persoalan di lapangan, bisa langsung dikomunikasikan," kata Ria Norsan di Pontianak, dilansir Antara, Jumat (26/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalah ini disampaikan Ria Norsan menyusul terjadinya dua kasus keracunan yang diduga terkait distribusi makanan MBG, masing-masing di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dan SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang.
Menurutnya, komunikasi intensif dengan koordinator wilayah MBG sangat diperlukan untuk mempercepat langkah preventif. Ia menekankan bahwa penyajian makanan harus memperhatikan ketepatan waktu, kualitas bahan, hingga proses distribusi agar tetap aman dikonsumsi.
"Kadang persoalannya bukan pada proses memasak, tapi pada pengantaran. Ada sekolah yang lokasinya jauh sehingga makanan yang sudah dimasak beberapa jam sebelumnya menjadi tidak layak konsumsi. Maka harus dicek dulu, kalau tidak layak, jangan diserahkan ke siswa," tuturnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pemetaan dapur penyedia MBG yang saat ini beroperasi di Kalbar. Ia menyatakan akan meninjau langsung sejumlah dapur untuk memastikan standar kebersihan dan kelayakan operasional sesuai ketentuan.
"Koordinator MBG di Kalbar harus bisa mengumpulkan semua pihak, termasuk pengelola dapur. Dengan begitu, kita dapat memberikan pengarahan yang jelas dan langkah pencegahan yang lebih maksimal," kata dia.
Ia berharap pertemuan dengan koordinator MBG dapat segera terealisasi agar pemerintah provinsi memiliki akses informasi yang lebih komprehensif terkait penyedia, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan.
"Tujuan kita sama, yaitu agar anak-anak kita sehat dan tidak ada lagi kejadian keracunan," tuturnya.
(aau/aau)
