.webp)
Video Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian-capaian pemerintahan sebelum film bioskop dimulai menuai berbagai reaksi masyarakat. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menanggapi isu ini dan mengapresiasi pendapat publik. Dia juga mengingatkan pemerintah soal beberapa hal.
Dilansir detikNews, Dave menilai ramainya pendapat publik mengenai video Prabowo sebelum film dimulai di bioskop merupakan hal yang wajar. Apalagi mengingat bioskop adalah ruang komersial.
"Saya menghargai perhatian publik terhadap dinamika komunikasi pemerintah, termasuk soal penayangan video sosialisasi di ruang-ruang komersial seperti bioskop," katanya ketika dihubungi Senin (15/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dave menyebut beragam respons dan kritik dari masyarakat ini membuka ruang evaluasi terhadap strategi komunikasi pemerintah. Dia berharap agar berbagai pandangan masyarakat ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memilih cara untuk mensosialisasikan suatu kebijakan atau pencapaian.
"Kami di Komisi I DPR RI juga mencermati bahwa ruang publik, termasuk media sosial, menunjukkan beragam respons. Ini adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Kritik dan apresiasi adalah bagian dari ekspresi warga negara yang harus dihormati. Justru dari situ kita bisa menilai efektivitas komunikasi pemerintah-apakah pesan yang disampaikan diterima dengan baik, atau justru menimbulkan pertanyaan dan resistensi," ucapnya.
Menurutnya, ada itikad baik dari pemerintah untuk mensosialisasikan kinerja yang sudah dilakukan. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah tidak menimbulkan kesan politisasi ruang publik dan mengakibatkan pesan tersebut kontraproduktif.
"Komisi I DPR RI mendorong agar setiap bentuk sosialisasi dilakukan dengan pendekatan yang inklusif, tidak menimbulkan kesan politisasi ruang publik, dan tetap menjaga sensitivitas sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga kontekstual dan tidak menimbulkan persepsi yang kontraproduktif," ujar dia.
Pemerintah diharapkan juga lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih medium untuk melakukan komunikasi publik. Sebab, medium dan waktu yang berbeda dapat menimbulkan persepsi yang lain pula.
"Kami juga mengingatkan bahwa ruang publik, baik fisik maupun digital, adalah milik bersama. Maka, kehati-hatian dalam memilih medium, waktu, dan narasi menjadi sangat penting agar komunikasi pemerintah tidak menimbulkan polarisasi, melainkan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara," lanjut dia.
Meski demikian, dia tetap mengapresiasi upaya pemerintah untuk melakukan komunikasi publik dan menunjukkan transparansi. Menurutnya, pemerintah berhak memberikan informasi dari sisi mereka kepada masyarakat.
"Pada prinsipnya, setiap bentuk komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah harus berpijak pada asas transparansi, proporsionalitas, dan kepatuhan terhadap norma hukum serta etika komunikasi. Bila penayangan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan capaian pemerintahan secara informatif dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka hal itu merupakan bagian dari hak pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, video Presiden Prabowo Subianto dengan capaian-capaiannya tayang di bioskop sebelum film dimulai. Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut bioskop adalah ruang publik. Menurutnya, bioskop pun bisa dijadikan wadah penyampaian pesan secara komersial.
"Layar bioskop, sebagaimana televisi, media luar ruang, dan lain-lain, juga ruang publik yang bisa diisi dengan berbagai pesan, termasuk pesan komersial. Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden nggak boleh?" ujar Hasan dilansir detikNews, Minggu (14/9/2025).
Artikel ini telah tayang di detikNews.
Simak Video "Video Komisi I DPR Rapat Tertutup dengan Komdigi, Bahas Apa?"
[Gambas:Video 20detik]
(des/des)
