.webp)
Saat demo di Kota Palangka Raya, massa gabungan dari Aliansi Gerakan September Hitam dan Aliansi Cipayung Plus menyampaikan tuntutan kolektif yang menjadi kegelisahan masyarakat Kalteng.
Aksi tersebut digelar di depan gedung DPRD Kalteng pada Senin (1/9/2025) mulai siang. Ade Anwar, selaku Jendral Lapangan Gerakan September Hitam menegaskan tuntutan yang dibawa dalam aksi bukanlah kepentingan segelintir kelompok. Melainkan kebutuhan mendesak yang harus diperhatikan pemerintah.
"Kehadiran berbagai aliansi dan masyarakat menunjukkan bahwa keresahan yang kami suarakan bukanlah persoalan segelintir kelompok, melainkan kegelisahan kolektif rakyat Kalimantan Tengah," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami datang dengan tujuan yang sama dan keresahan yang sama, yakni menuntut hadirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menolak praktik penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan fungsi legislatif dan eksekutif benar-benar dijalankan untuk kepentingan publik," tegasnya.
Selain itu, aksi simbolik dengan membawa sepotong kepala babi di tengah-tengah demo, merupakan langkah alternatif agar pemerintah dapat mengevaluasi kinerja selama ini.
"Kami juga melakukan aksi simbolik dengan menunjukkan kepala babi di tengah aksi sebagai bentuk kritik terhadap kinerja DPR. Kepala babi ini adalah simbol dewan-dewan kita yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan dan telah lalai menjalankan fungsi representasi rakyat," tegasnya.
Ade berkomitmen agar tuntutan yang dibawa massa aksi akan dikawal secara konsisten. Serta memastikan tuntutan tersebut benar-benar direalisasikan.
"Kami tetap konsisten mendesak DPR-RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi kembali RKUHAP agar tidak melegitimasi brutalitas aparat," terangnya.
Aksi tersebut direspons secara positif oleh Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong. Ia mengapresiasi demonstrasi yang berjalan secara tertib dan kondusif. Ia juga memastikan tuntutan-tuntutan tersebut akan disampaikan hingga ke DPR.
"Baik, kami menerima tuntutan adik-adik sekalian. Dengan ini kami akan sampaikan tuntutan-tuntutan tersebut hingga ke pusat," terangnya.
Tuntutan Massa Aksi di Palangka Raya:
- Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi kembali RKUHAP agar tidak melegitimasi brutalitas aparat.
- Tolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiunan anggota dewan.
- Memperketat evaluasi dan akuntabilitas kinerja dari pemerintah daerah.
(sun/des)
