.webp)
Isu darurat militer mewarnai aksi demonstrasi dan penjarahan rumah anggota DPR hingga Menteri Keuangan oleh massa tak dikenal. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, telah menjawab isu tersebut.
"Saya sampaikan bahwa TNI dalam hal ini taat konstitusi, tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat, antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes angkatan, tentunya kita dalam satu kuda itu semua ya kalau ada anggapan seperti itu (darurat militer), tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan," kata Tandyo usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tandyo mengatakan TNI solid dalam satu komando. Menurutnya, TNI akan turun untuk memberikan bantuan kepada institusi lain ketika perintah sudah turun.
"Ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 (Agustus), Pak Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu dan kita solid jadi satu, di situ, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama," ujarnya.
Menurutnya, tak ada niatan TNI untuk mengambil alih pengamanan. Tandyo mengatakan pihaknya membantu usai adanya perintah dari Presiden Prabowo Subianto dan permintaan dari pihak kepolisian.
"Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, Polri, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri, tidak ada keinginan kita untuk mengambil (alih)," tuturnya.
Diketahui, aksi demonstrasi terjadi beberapa hari terakhir ini. Demo bermula dari tuntutan masyarakat terkait gaji dan tunjangan anggota DPR.
Belakangan ada massa tak dikenal menggeruduk dan menjarah rumah-rumah anggota DPR RI, salah satunya Ahmad Sahroni yang sudah dinonaktifkan dari posisinya sebagai legislator. Warga menyebut para penjarah rumah Sahroni bukan penduduk setempat alias di luar Kebon Bawang, Jakarta Utara.
Baca artikel selengkapnya di sini.
(amw/bai)
