.webp)
Tunjangan anggota DPR yang bernilai fantastis menjadi polemik hingga memicu gelombang demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Aksi tersebut kemudian disambut dengan beragam keputusan oleh para elit partai politik.
Dikutip dari detikNews, mulai dari para pejabat yang pendapatnya memancing amarah warga pun berbondong-bondong minta maaf, parpol menegur dan menonaktifkan anggotanya yang membuat statement nirempati, hingga seluruh fraksi di DPR akhirnyasetuju untuk mengevaluasi tunjangan wakil rakyat.
Hingga akhirnya Minggu (31/8/2025) siang ini, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Negara. Terlihat Ketua MPR, Ahmad Muzani dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi tokoh yang terlihat muncul duluan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muzani tak banyak bicara soal pertemuan siang ini. Sementara Cak Imin mengaku tak tahu menahu siapa saja yang diundang Prabowo hari ini.
"Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat cabinet," katanya di Istana, Jakarta.
Cak Imin mengatakan pertemuan hari ini di Istana telah dijadwalkan oleh Prabowo sejak lama. Dia menyebutkan Prabowo mengikuti situasi yang terjadi di masyarakat saat ini.
Cak Imin juga menanggapi soal kritik tajam masyarakat terkait tunjangan anggota DPR. Menurut dia, sorotan tajam publik itu harus menjadi evaluasi bagi para pemangku kebijakan.
"Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga saya kira, baik legislatif maupun eksekutif, untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas," katanya.
Dia mendukung evaluasi total terhadap tunjangan rumah bagi anggota DPR. Cak Imin menekankan kebijakan yang menimbulkan kecemburuan sosial harus segera ditiadakan.
"Ya, tunjangan rumah harus dievaluasi. Ya, semua, semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan, dievaluasi," katanya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga terlihat telah tiba di Istana. Ibas mengaku mendapatkan tugas untuk menggantikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berhalangan hadir.
"Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi berjalan kembali dari Tiongkok tugas negara sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Saya belum tahu topiknya mengenai apa," jelas Ibas.
Ibas juga menyebutkan Partai Demokrat telah mendengar kritik masyarakat mengenai tunjangan DPR. Dia mengatakan partainya setuju tunjangan tersebut untuk dievaluasi.
"Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi dan bagian dari kontemplasi. Sekaligus juga kami ingin mengevaluasi tuntutan dari mahasiswa atau publik yang pada hal ini inginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan. Tentu kami setuju, kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat," tutur Ibas.
(aau/aau)
