Seluruh Fraksi di DPR Sepakat Evaluasi Tunjangan Wakil Rakyat

Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (19/8/2025). Rapat beragendakan pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026. — Foto: Dwi Rahmawati/detikcom.

Jakarta -

Seluruh fraksi di DPR yang berjumlah 8, sepakat mengevaluasi tunjangan wakil rakyat. Anggota DPR juga diimbau untuk menjaga sikap, sekaligus meningkatkan performa.

Sikap ini merespons gelombang demonstrasi sepekan terakhir di Jakarta dan berbagai daerah yang berujung pada aksi anarkistis. Bahkan menimbulkan korban jiwa di Jakarta dan Makassar.

Dilansir detikNews, Minggu (31/8/2025), berikut ini suara fraksi di DPR:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PDIP

"Atas pertimbangan pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," tutur Anggota DPR RI Fraksi PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, saat dihubungi, Sabtu (30/8).

Gerindra

"Dalam hal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat, terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota Dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu, kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono kepada wartawan, Sabtu (30/8).

Golkar

"Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat dihubungi, Sabtu (30/8).

PKB

"Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota," kata Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Sabtu (30/8).

Demokrat

"Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas kepada wartawan lewat pesannya, Sabtu (30/8).

PKS

"Pertama, mendukung keputusan DPR RI untuk meniadakan tunjangan rumah dinas anggota DPR RI," kata Sekjen PKS, M Kholid, Sabtu (30/8).

NasDem

"Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total," kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni saat dihubungi, Sabtu (30/8)

PAN

"Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, Sabtu (30/8).

Artikel ini telah tayang di detikNews, baca selengkapnya di sini.