7 Program Gubernur Kalteng Majukan Pendidikan di Daerah

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran berupaya untuk memprioritaskan pendidikan di daerahnya. Sejak menjabat pada 20 Februari 2025, sejumlah program strategis diluncurkan.

Sejumlah program ini mencatat kemajuan signifikan. Mulai dari Program Kuliah Gratis hingga Kelas Digital Huma Betang, berikut rincian programnya:

1. Program Kuliah Gratis

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Pemprov Kalteng melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus berupaya mendukung kalangan pendidikan tinggi. Adapun program yang digagas yaitu 10.000 Kuliah Gratis.

Diprakarsai oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, program ini telah berhasil mengantarkan 3.060 mahasiswa menikmati manfaat Program Kuliah Gratis, dengan total anggaran sebesar Rp 15,3 miliar.

Awalnya, program ini hanya diterapkan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Namun, seiring waktu, 33 perguruan tinggi lainnya turut bergabung demi mewujudkan cita-cita besar Gubernur, yakni Satu Keluarga Satu Sarjana.

"Ada Program 10.000 Kuliah Gratis, awalnya hanya di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, kemudian diikuti oleh perguruan tinggi lainnya, dengan total 33 perguruan tinggi se-Kalteng mendukung program Bapak Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujar Plt Kepala Disdik Kalteng Muhammad Reza Prabowo, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

"Keinginan Bapak Gubernur adalah untuk menciptakan program 1 Keluarga 1 Sarjana dan ini perlu sinergi bersama," sambungnya.

2. Program Sekolah dan Seragam Gratis

Sebanyak 34.270 siswa dari SMA, SMK, dan SKH di Kalteng telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada tahun ini. Rinciannya: SMA Negeri: 20.179 siswa, dan SMA Swasta: 3.005 siswa, dengan total SMA: 23.184 siswa.

Kemudian SMK Negeri: 8.174 siswa, dan SMK Swasta: 2.068 siswa, dengan total SMK: 10.242 siswa. Dan terakhir dari SKH Negeri: 701 siswa, untuk SKH Swasta: 143 siswa, dengan total SKH: 844 siswa.

Selain itu, bagi siswa baru dari keluarga miskin ekstrem mendapatkan empat jenis pakaian (seragam putih abu-abu, batik, pramuka, olahraga) serta satu pasang sepatu. Sementara siswa dari keluarga mampu memperoleh dua jenis pakaian (batik dan olahraga), dengan seragam lainnya dialihkan ke siswa tidak mampu di kelas XI dan XII.

"Seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu yang tidak dibagikan ke siswa baru dari keluarga mampu akan dialihkan ke siswa kelas 11 dan 12 yang juga berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi adil itu bukan berarti semua harus sama," jelas Reza.

3. TPP Guru Kembali Dibayarkan

Setelah sempat terhenti pada 2022, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru resmi dibayar kembali. Adapun rinciannya yaitu PPPK Guru Non Sertifikasi Rp 750.000, PPPK Guru Sertifikasi Rp 500.000, Pengawas Sekolah Sertifikasi Rp 3.000.000, Pengawas Non Sertifikasi Rp 3.000.000, Guru Sertifikasi Rp 1.000.000, Guru Non Sertifikasi Rp 2.000.000, Kepala Sekolah Rp 2.000.000, dan tambahan Rp 500.000 per bulan bagi guru di daerah terpencil.

"Alhamdulillah, akhirnya pembayaran TPP bagi Guru Bersertifikasi SMA/SMK/SKH akhirnya bisa kita wujudkan. Ini bentuk perhatian dan kecintaan Bapak Gubernur kepada dunia pendidikan," ungkap Reza.

"Semoga seiring meningkatnya APBD, besarannya bisa terus ditingkatkan," sambungnya.

4. Digitalisasi Pembelajaran

Reza mengungkapkan pihaknya menyalurkan ribuan TV interaktif dan papan tulis digital serta panel surya dan starlink untuk SMA, SMK, dan SKH, termasuk ke sekolah swasta dan yayasan, serta perguruan tinggi.

Penyaluran tv interaktif dengan total untuk SMA Negeri 1.980 unit, SMA Swasta 131 unit. Total untuk SMK Negeri 710 unit, SMK Swasta 91 unit.

Total untuk SKH Negeri 23 unit, SKH Swasta 8 unit. Di luar kewenangan seperti SD, SMP, yayasan, dan perguruan tinggi negeri dan swasta 155 unit.

"Kami terus berbenah, mendengar aspirasi, dan bekerja agar pendidikan di Kalteng benar-benar merata dan berkualitas," tegas Reza.

5. Pelatihan Guru Huma Betang

Program ini digelar sepanjang tahun untuk meningkatkan kompetensi guru MA, SMK, dan SMA-LB. Materinya mencakup teknik mengajar yang menarik, menjaga kesehatan mental siswa, memahami rapor pendidikan, hingga pelatihan khusus bagi guru SKH dalam menghadapi siswa berkebutuhan khusus.

Pelatihan dilakukan melalui LMS sehingga guru bisa belajar kapan saja dan mengulang materi tanpa batas.

6. Rapor Pendidikan Naik Kategori

Rapor Pendidikan 2025 yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat peningkatan pada Provinsi Kalteng. Sebelumnya, Kalteng berada di kategori 'rintangan tuntas muda' ke "tuntas pertama" dengan skor 71,35.

Peningkatan signifikan terjadi di kemampuan literasi dan numerasi di semua jenjang, bahkan sekolah khusus mencatat lonjakan literasi dari 35,47 ke 70 dan numerasi dari 58,6 ke 85. Kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK juga naik dari 68,37 ke 75,89, sementara angka partisipasi sekolah meningkat 3,03%.

7. Kelas Digital Huma Betang

Program yang terakhir yang digagas adalah Kelas Digital Huma Betang. Program ini membangun ekosistem digital terpadu yang menghubungkan guru, siswa, dan sekolah dalam satu platform pembelajaran modern.

Dijelaskan Reza, sistem ini akan menghadirkan dua pola pembelajaran, yakni sinkronus (tatap muka daring, seperti video conference) dan asinkronus (fleksibel dan dapat diakses kapan saja).

"Ini menjadi langkah awal menyatukan pendidikan Kalteng dalam satu sistem digital yang efisien," kata Reza.

Program ini merupakan bagian dari roadmap digitalisasi pendidikan Kalteng yang menargetkan seluruh SMA/SMK di bawah Pemprov terintegrasi ke sistem digital pada 2026-2027. Uji coba (piloting) telah dimulai di beberapa sekolah sejak tahun ini.

"Lewat platform ini, guru bisa memantau perkembangan siswa lebih mudah, siswa bisa belajar tanpa batas ruang dan waktu. Ini adalah jawaban bagi tantangan pendidikan di wilayah terpencil," lanjutnya.

Transformasi ini juga memperkuat program 'Pak Agustiar Mengajar' yang menggabungkan konsep pembelajaran jarak jauh dengan sentuhan langsung pemimpin daerah.

"Digitalisasi bukan sekadar tren, tapi kebutuhan untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.