.webp)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) resmi mengambil alih pengelolaan bus Trans Banjarbakula sejak 2024 lalu. Kini, perkembangan dari peralihan pengelolaan mulai terlihat.
Pengelolaan Bus Trans Banjarbakula itu menggunakan skema Buy The Service. Sehingga, Pemprov Kalsel harus menyiapkan anggaran sekitar Rp 72 miliar per tahun guna membeli setiap kilometer pelayanan angkutan perkotaan yang dijalankan operator.
Sebelum diambil alih oleh Pemprov Kalsel, pendanaan Bus Trans Banjarbakula masih bergantung pada Kementerian Perhubungan. Namun, sejak 1 Mei 2024 Pemprov Kalsel sudah mengambil alih pengelolaannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan transportasi publik yang berkelanjutan," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi kepada detikKalimantan, Minggu (10/8/2025).
Sejauh ini, Bus Trans Banjarbakula sudah melayani perjalanan dalam provinsi untuk lima wilayah. Yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, hingga Tanah Laut.
Peningkatan layanan terus dilakukan. Salah satunya dengan menambah rute di beberapa wilayah, terutama yang memiliki akses langsung ke daerah wisata. Bus Trans Banjarbakula kini memiliki empat koridor utama.
1. Koridor 1A dari Terminal Gambut Barakat KM 17, Taman Siring KM 0, Kota Banjarmasin - Banjarbaru - Martapura, PP.
2. Koridor 1B meliputi Terminal Gambut Barakat KM 17, Kabupaten Banjar Terminal Simpang Empat, Kota Banjarbaru-Martapura-Siring 0 KM.
3. Koridor 3 yaitu Terminal Induk KM 6, Kota Banjarmasin - UMB Karsayuda, Kabupaten Barito Kuala- Anjir Muara, PP.
4. Koridor 4 Terminal Gambut Barakat KM 17, Kabupaten Banjar - Kecamatan Bati-bati, Terminal Soemarsono, P.A.
Fitri mengatakan, sejauh ini dengan kehadiran Trans Banjarbakula memberikan dampak nyata peralihan moda transportasi masyarakat. Menurutnya, hal ini tergambar dalam jumlah penumpang periode Januari hingga Juni ini mencapai 822.508 orang. Dari angka tersebut, ia mengungkapkan sudah cukup menggambarkan bagaimana perubahan perilaku masyarakat yang mulai beralih ke transportasi umum.
"Shifting roda dua sudah 81,92 persen dan roda empat 23,48 persen," ujar Fitri.
Sementara itu, untuk angkutan yang berjalan di dalam kota saat ini juga sudah mulai efektif di beberapa titik daerah. Antara lain di Banjarmasin dengan Bus Trans Banjarmasin, Banjarbaru dengan Angkutan Juara, Martapura dengan feeder hijau, serta Tanah Laut dengan Bus Lakatan.
Ia menilai, feeder ini kontribusi nyata dari kabupaten/kota untuk mendukung jaringan angkutan umum di Kalimantan Selatan. Yang mana, nantinya akan ada penambahan feeder dibeberapa titik dan di lokasi wisata.
"Barusan saya komunikasi dengan Kadishub Tanah Laut, mereka akan memperluas lagi sampai ke lokasi-lokasi wisata di Kalimantan Selatan," tutur Fitri.
Awalnya penumpang tidak dikenakan tarif dan masyarakat bisa menggunakan layanan dengan gratis. Namun mulai dari 1 Mei 2024, tarif ditetapkan Rp 5.000 sekali naik. Tarif khusus Rp 2.000 berlaku untuk pelajar, lansia (lebih dari 60 tahun), dan disabilitas.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa sejak awal pemerintah merancang skema BTS agar daerah bisa mandiri setelah periode subsidi berakhir.
"Kami apresiasi pemda yang berani mengambil langkah maju untuk memastikan layanan transportasi massal tetap berjalan optimal. Ini komitmen dalam menyediakan angkutan publik yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau," ujar Dudy.
(des/des)
