.webp)
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud atau yang akrab disapa Gubernur Harum terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayahnya. Terbaru, ia mewajibkan seluruh dosen dan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kaltim untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktoral (S3).
Kebijakan itu disampaikan Harum saat bertemu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Brian Yuliarto beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Harum memaparkan pengembangan Program Gratispol yang menjadi program unggulan Kaltim yang kini tak hanya membiayai pendidikan SMA/SMK hingga sarjana, tetapi juga diperluas ke jenjang S3.
"Semua dosen di Kaltim nantinya wajib mengikuti program S3," kata Harum dalam keterangannya, Sabtu (2/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia meyakini langkah ini akan berdampak besar pada kualitas pendidikan tinggi di Kaltim, sekaligus mempercepat lahirnya generasi muda yang unggul dan mampu bersaing di level global.
Tak hanya untuk kalangan akademik, pejabat eselon II Pemprov Kaltim juga diwajibkan melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral. Menurut Harum, ini penting untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
"Kami juga menggagas kerja sama dengan sejumlah universitas yang memiliki fakultas kedokteran. Nantinya, mahasiswa kedokteran dapat melakukan praktik langsung di RSUD milik Pemprov Kaltim, dan diharapkan kembali mengabdi di daerah setelah lulus," sebutnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Brian menyambut baik inisiatif Harum. Ia bahkan menyebut Kaltim berpotensi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang semua dosennya bergelar doktor.
"Ini sangat luar biasa. Kami akan dukung penuh," kata Brian.
Ia menambahkan, kementerian siap menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mendukung kelancaran Program Gubernur Kaltim.
"Dengan program ini, saya yakin Kaltim akan menjadi provinsi yang maju dan membanggakan," pungkasnya.
(sun/des)
