Luhut Ikutan Gerah Soal Ribut-ribut Ijazah

Nasional

Luhut Ikutan Gerah Soal Ribut-ribut Ijazah

Shafira Cendra Arini - detikKalimantan
Selasa, 29 Jul 2025 10:29 WIB
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Herdi Alif Al Hikam/detikcom
Jakarta -

Polemik ijazah beberapa waktu belakangan membuat Luhut Binsar Pandjaitan ikut buka suara. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu menilai isu ijazah sama sekali tak relevan dibahas terus-menerus.

Menurut Luhut, masih banyak tokoh publik dan masyarakat yang terjebak dalam pembahasan ijazah yang tidak produktif. Padahal kondisi ekonomi dan geopolitik global saat ini sedang bergejolak dan lebih layak dibicarakan.

"Kita asyik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di republik ini," kata Luhut, dalam acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025), dikutip dari detikFinance.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Luhut sendiri tidak menyebut secara gamblang isu ijazah mana yang dimaksud, tetapi diduga pernyataannya merujuk pada kasus ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

"Apa sih ijazah itu? Saya pun nggak tahu ijazah saya di mana saya taruh. Dan saya pikir tidak relevan. Yang paling relevan itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini," lanjutnya.

Dia berpendapat lebih penting mencari solusi untuk pembangunan. Dia juga menegaskan masyarakat seharusnya mendukung langkah-langkah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Kemudian Luhut menyinggung soal potensi gejolak ekonomi global akibat kebijakan Amerika Serikat. Ia menyebut Dewan Ekonomi Nasional telah membuat kajian mendalam, tapi tetap diperlukan kewaspadaan bersama karena dampaknya masih sulit diprediksi.

"Kita tidak tahu apa yang terjadi juga di Amerika dalam waktu dekat, dampak tarifnya pun belum sepenuhnya terlihat," katanya.

Luhut mengingatkan agar masyarakat kembali ke akal sehat dan tidak membuat kegaduhan di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance.




(des/des)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads