.webp)
Pemerintah China tengah berupaya menerbitkan ID internet nasional untuk warganya. ID yang akan digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi media sosial dan situs ini bakal memungkinkan pemerintah lebih mudah memonitor pengguna internet di sana.
Dilansir detiInet, saat ini pemerintah China sudah mewajibkan pemeriksaan identitas wajib di setiap platform online. Hal ini membuat pengguna internet mustahil tetap anonim di China. Namun, aturan ketat itu ternyata belum cukup.
Sistem ID virtual tunggal dirilis akhir Mei dan sedang diuji coba oleh sukarelawan. Nantinya sistem ini akan diterapkan secara penuh pada pertengahan Juli. Sistem ini bertujuan untuk melindungi informasi identitas warga negara serta mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan teratur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, kondisi ini mengkhawatirkan publik dan pakar hukum. Saat konsultasi publik, rancangan aturan tersebut menerima reaksi keras dari profesor hukum, pakar HAM, dan pengguna internet. Namun, aturan yang akhirnya difinalisasi sebagian besar tetap mirip dengan rancangannya.
Peneliti kebebasan internet di University of California Berkeley, Xiao Qiang, memandang aturan ini dapat mengikis kebebasan berekspresi di internet. Sistem terpusat ini memampukan negara untuk memantau dan memblokir pengguna secara real time di beberapa platform sekaligus.
"Sistem ini dapat langsung menghapus suara-suara yang tidak disukai dari internet, jadi ini lebih dari sekadar alat pengawasan, ini adalah infrastruktur totalitarianisme digital," jelas Xiao Qiang kepada CNN, Jumat (27/6/2025).
Kekhawatiran serupa diungkapkan peneliti di China Human Rights Defenders, Shane Yi. Dia berpendapat sistem baru memberikan kekuasaan lebih besar lagi kepada pemerintah yang saat ini sudah sangat membatasi kebebasan pengguna internet di China. Pengguna semakin tidak memiliki otoritas atas identitas virtualnya sendiri.
"Sistem ini memberi pemerintah kekuasaan lebih luas untuk melakukan apa yang mereka inginkan saat merasa perlu di internet, karena otoritas dapat melacak seluruh jejak digital pengguna dari titik nol," ungkap Shane Yi.
Oleh media pemerintah, sistem ini digadang-gadang mampu mengurangi risiko kebocoran data pribadi. Xinhua mencatat lebih dari 6 juta orang telah mendaftar dari total netizen di China, yang jumlah totalnya diperkirakan lebih dari 1 miliar.
Pejabat keamanan siber mengatakan bahwa layanan ID internet sepenuhnya sukarela, tapi pemerintah mendorong berbagai industri dan sektor berintegrasi dengannya.
"Tujuannya menyediakan sarana verifikasi identitas yang aman, nyaman, berwibawa, dan efisien bagi individu, untuk mendukung pengembangan ekonomi digital," cetusnya kepada Xinhua.
(des/des)
