.webp)
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan komitmennya, dalam menjamin layanan kesehatan gratis bagi seluruh warganya, melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono menyampaikan dalam forum rapat lintas OPD hari ini, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah telah melebihi 100 persen. Hal ini, menurut Sunggono, terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk.
"Kalau sebelumnya penduduk kita tercatat sekitar 800 ribu, sekarang sudah lebih banyak. Artinya, meski data terus bergerak, seluruh warga Kukar sudah tercakup dalam BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh daerah," jelas Sunggoni kepada detikKalimantan, Kamis (22/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, pencapaian ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan layanan yang ditanggung oleh BPJS. Karena BPJS kebijakan nasional, ada lebih dari 140 jenis layanan medis yang kini tidak lagi masuk dalam daftar pembiayaan.
"Ini menjadi tugas kita bersama untuk menyosialisasikan kepada masyarakat, agar mereka memahami bahwa program berobat gratis bukan berarti semua jenis penyakit bisa ditanggung," ujarnya.
Ia menekankan komitmen Pemkab Kukar tetap kuat. Seluruh warga tetap dapat berobat cukup dengan menunjukkan KTP.
"Alhamdulillah, ini sudah berjalan. tetapi ada regulasi baru terkait ini, nantinya masih proses kita bicarakan dengan pihak terkait, mudah-mudahan amanat bapak bupati ini bisa segera dilaksanakan," tuturnya.
Pihaknya juga membahas isu pelayanan di fasilitas kesehatan, terutama terkait antrean panjang yang masih terjadi. Banyak pasien datang langsung tanpa menggunakan pendaftaran online, padahal fasilitas digital telah tersedia untuk mempercepat proses.
"Kalau seseorang sudah daftar online dan dapat jadwal pukul 12 siang, tidak perlu datang dari pagi. Tapi yang terjadi, banyak masih datang langsung dan mengantre panjang," ungkapnya.
Sunggono pun meminta agar para ASN menjadi contoh dalam menggunakan aplikasi pendaftaran online, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Sosialisasi terus digalakkan, terutama terkait perubahan cakupan layanan BPJS.
"Harapannya, masyarakat tidak salah paham dan tetap merasa terlindungi oleh program ini, transparansi menjadi kunci agar kepercayaan tetap terjaga," imbuhnya.
(sun/des)
