.webp)
Dua Calon Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi dan Afnan Hadikusumo saling debat soal program yang diusung paslon nomor urut 3, Afnan-Singgih. Program itu adalah menggelontorkan dana Rp 100 juta per tahun ke setiap RW di Jogja.
Dalam sesi debat pamungkas Pilkada Kota Jogja 2024 yang bertema Tata Kelola Pemerintahan yang Anti-Korupsi, Responsif, dan Transformatif, Heroe bertanya soal konsep seperti apa program Rp 100 juta per RW tersebut.
"Beberapa kali Mas Afnan dan Pak Singgih menyampaikan soal dana 100 juta per RW. Semula dikatakan bakal ngasih dana 100 juta per RW kemudian diubah menjadi sebuah program tidak dalam bentuk uang. Konsepnya itu apa, partisipasi masyarakat atau bagaimana uang itu dikelola masyarakat?" tanya Afnan saat sesi debat, Jumat (22/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Afnan menjawab, program 100 juta per RW itu tidak serta-merta diberikan langsung kepada ketua RW, melainkan diajukan warga ke Pemerintah Kota melalui program Rembug Warga.
"Selama ini kami menyampaikan alokasi anggaran 100 juta per RW, kita tidak pernah menyampaikan dana 100 juta kepada ketua RW. Kalau 100 juta kami berikan kepada ketua RW malah deg-degan megang 100 juta," jawab Afnan.
"Alokasi anggaran tersebut digunakan oleh warga diajukan Pemkot melalui Rembug Warga. Dari Rembug Warga diajukan ke ketua RW untuk program mereka," jelasnya.
Sementara itu, Cawawalkot Singgih Raharjo menambahkan, dana Rp 100 juta tersebut bisa diakses setiap RW per tahunnya untuk mempercepat pembangunan.
"Ini dua-duanya, partisipasi masyarakat dan dikelola masyarakat. Plafon anggaran yang bisa diakses oleh wilayah RW untuk mempercepat pembangunan di RW," tambah Singgih.
Menanggapi hal tersebut, Heroe mengatakan jika dana Rp 100 juta itu berupa program, maka harusnya dikelola oleh ketua RW melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan).
"Bedanya 500 juta per kelurahan per tahun sama alokasi anggaran itu yang mengelola memang masyarakat. Tapi kalau bentuknya program yang mengelola pak lurah. Makanya ini menggunakan mekanisme Musrenbang. Bagaimana dalam anggaran tidak melalui Musrenbang?" tanya Heroe.
"Bagaimana mengaitkan ketika strateginya fokus ke RW sementara kita menyinkronkan visi misi Pemda DIY dan Pemkot. Anggaran dipakai SiLPA itu tidak boleh tahunan," lanjutnya.
Kemudian, Afnan dan Singgih menjelaskan bahwa program 100 juta per tahun tersebut muncul dari keluhan rakyat soal Musrenbang.
"Pemerintahan yang baik adalah pemerintah sebagai fasilitator ketika masyarakat punya inisiatif. Ini yang kita adopsi mengalokasikan anggaran 100 juta per RW per tahun. Ini muncul karena ada keluhan bahwa ketika diajukan ke Musrebangkel itu berbeda. Pengambilan dana dari SiLPA itu bukan dari kami. Anggaran kita itu cukup, 2023 ada SiLPA 90 miliar dananya dari PAD," kata Afnan.
"Hubungan antara visi misi Pemkot dan Pemda DIY dan pusat harus ada benang merahnya. Kalau bicara pengembangan adalah harus selaras dan serasi dengan RPJMD dengan Kota Jogja," pungkas Singgih.
(rih/apu)
