Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 2.725.000. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp 307.505 atau sebesar 12,72 persen dibandingkan UMP DIY 2026 yang tercatat Rp 2.417.495.
"Hasil dari rapat Dewan Pengupahan yang kemudian ada dinamika, sehingga kemudian kita tadi juga baru melakukan konsolidasi juga dengan berbagai pihak. Alhamdulillah akhirnya saat ini kami bisa menyampaikan terkait dengan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan juga nanti dengan SK Gubernur, yaitu Rp 2.725.000," ungkap Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, saat jumpa pers di Kompleks Kepatihan Jogja, Sabtu (21/11/2026).
Made mengatakan, penetapan UMP 2027 dilakukan setelah melalui pembahasan Dewan Pengupahan serta konsolidasi dengan berbagai pihak. Besaran upah tersebut selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY.
Baca juga: Tok! UMP DIY 2027 Naik Jadi Rp 2,7 Juta |
Pertimbangkan Sektor Unggulan dan Risiko Kerja
Made menjelaskan, rekomendasi penetapan upah minimum juga mempertimbangkan sektor unggulan daerah, karakteristik pekerjaan khusus, hingga pekerjaan dengan risiko kerja tinggi.
Penentuan sektor dan subsektor tersebut mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kajian dilakukan oleh unsur akademisi yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi DIY.
"Pertimbangan sektor unggulan daerah atau dengan berkarakteristik kerja khusus atau berisiko kerja tinggi melalui kajian yang dilakukan oleh unsur akademisi Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," jelasnya.
Selain itu, perhitungan kenaikan upah turut mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Made menerangkan, formula penghitungan upah minimum menggunakan upah minimum saat ini yang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta faktor alfa.
"Kalau formulasinya itu kan upah minimum yang sekarang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan inflasi, tambah dengan alfa. Alfanya sudah lebih dari satu. Jadi kalau mengacu kepada KHL kita bisa mengikuti di 56,31 persen," tuturnya.
Ketentuan Upah Pekerja Masa Kerja di Atas 1 Tahun
Lebih lanjut, Made menjelaskan bahwa UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih menggunakan struktur dan skala upah yang diterapkan masing-masing perusahaan sebagai pedoman pengupahan.
Karena itu, pengusaha diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas pekerja.
"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," pungkasnya.
Simak Video "Video: Pramono Pastikan UMP Jakarta Naik, Pengumumannya Disegerakan"
(alg/alg)