Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyarankan kawasan permukiman bantaran sungai di Jogja untuk dibangun rumah panggung. Fahri menyebut tingginya angka urbanisasi memaksa kota tumbuh vertikal untuk bisa menampung penduduk.
Fahri mengatakan, sempitnya lahan akan menimbulkan kawasan kumuh apalagi di bantaran sungai. Menurutnya, perlu adanya lahan untuk ruang publik yang tertata dengan baik sehingga lingkungan tampak bersih dan rapi.
"Usul saya itu memang semua rumah itu konsepnya kembali ke rumah panggung rumah awal orang Indonesia," papar Fahri usai meninjau pemukiman di bantaran Sungai Code, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Jogja, Jumat (29/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi di rumah itu ada lantai satunya sebagai public space dan kita pakai yang panggungnya tinggi ya supaya bisa jadi tempat pertemuan, anak-anak bermain dan sebagainya dan pusat-pusat kegiatan umum lainnya, karena kita sangat membutuhkan public space ya untuk kesehatan mental dari masyarakat kita secara umum," imbuhnya.
Fahri menyebut tak hanya permukiman di bantaran sungai, ke depan hunian untuk tempat tinggal dibangun vertikal akan semakin marak. Sebab, bangunan vertikal itu dinilai cocok diterapkan di kota-kota besar, termasuk Jogja yang semakin padat penduduk.
"Jangan lupa data statistik kita mengatakan bahwa 2045 nanti jumlah urbanisasi itu 80 persen orang Indonesia tinggal di kota. Jadi kita bayangkan sekarang ini betapa kewalahannya Jogja sebagai kota itu menampung orang-orang yang berpindah," paparnya.
Fahri menyebut inovasi hunian vertikal mau tak mau harus dilakukan, salah satunya dengan menerapkan konsep rumah panggung di kota besar. Selain penataan bantaran sungai, pemerintah juga turun tangan memberikan bantuan lewat program rumah subsidi.
"Sebenarnya itulah konsep dari rumah panggung itu dulu sebenarnya rumah vertikal. Sehingga kalau dulu alasannya sederhana menghindari banjir, menghindari binatang buas. Tapi kalau sekarang ya kepentingan kita di kota ini harus hidup vertikal, karena tanah sudah terbatas," papar Fahri.
Program rumah subsidi, kata Fahri, memang seharusnya menggunakan konsep rumah vertikal. Sebab, program rumah subsidi sekarang ini memanfaatkan lahan yang jauh dari kota untuk menekan biaya. Namun, langkah itu justru malah menimbulkan fenomena urban sprawl atau fenomena meluasnya wilayah fisik perkotaan secara tidak terkendali ke daerah pinggiran atau pedesaan.
"Rumah subsidi itu banyak menciptakan urban sprawl namanya kota yang mencar, karena objeknya itu hanya landed. Landed nggak bisa dibangun di tengah kota akhirnya mencar, mencarnya itu tanpa fasilitas, tanpa infrastruktur, tanpa macam-macam," papar Fahri.
"Itu menciptakan akhirnya orang tinggal di situ nggak bisa lama, dia juga tambah biaya di situ, anaknya nggak bisa sekolah di situ dan sebagainya. Akibatnya banyak rumah kosong kan, nah sekalian aja mendingan tetap di kota tapi dengan konsep vertikal, itu orientasi daripada kebijakan masa depan kita ya supaya kotanya terkonsolidasi," imbuhnya.
Jika konsep ini bisa berjalan di Jogja, Fahri yakin dalam 10 tahun ke depan kawasan kumuh di Jogja akan hilang. Kota Jogja juga bisa menjadi percontohan bagi kota kota besar lainnya.
"Jadi mudah-mudahan ke depan 10 tahun lagi kita nggak lihat lagi kawasan kumuh di pinggir sungai-sungai Jogja, sampahnya juga hilang, sehingga kota Jogja bisa betul-betul menjadi kota yang memang di antara kota tua di Indonesia yang menjadi contoh ya bagi kota-kota lain yang juga sedang kewalahan melawan urbanisasi," pungkasnya.
(ams/dil)












































Komentar Terbanyak
Sultan HB X Angkat Bicara soal Pembubaran Ibadah Gereja di Bantul
Terungkap Detik-detik Pelajar Tewas Dibacok 6 Gangster di Dekat SMAN 3 Jogja
Misteri Tewasnya Fotografer Keraton Jogja Sekeluarga Dalam Tenda Saat Kamping