Kenapa Kekuasaan Tertinggi Iran Bukan Dipegang Presiden? Ini Sejarahnya!

Supreme leader Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Teheran. Pemimpin Iran yang berkuasa sejak akhir abad ke-20 itu menjadi perbincangan panas di seluruh dunia.

Dilansir EBSCO, sebelum memegang titel supreme leader (pemimpin tertinggi) Iran, Ali Khamenei yang lahir di Mashhad, Khurasan, terlebih dahulu menjabat sebagai presiden. Kemudian, pada 1898, dengan wafatnya Khomeini, Khamenei naik jadi supreme leader.

Posisi ini kerap menimbulkan kebingungan, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, di Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi negara adalah presiden.

Lantas, mengapa di Iran justru bukan presiden yang berada di puncak kekuasaan? Padahal, nama resmi Iran adalah Islamic Republic of Iran. Dalam pemahaman umum, negara berbentuk republik lazimnya dipimpin oleh seorang presiden sebagai pemimpin tertinggi.

Jawabannya terletak dalam sejarah revolusi Iran yang akan dibahas di bawah ini.

Poin Utamanya:

• Kekuasaan tertinggi di Iran adalah supreme leader/rahbar/pemimpin tertinggi.
  
• Posisi ini muncul setelah Revolusi Iran tahun 1979 yang mengganti sistem monarki dengan republik Islam.
  
• Sejauh ini, baru ada 2 orang yang pernah menjadi pemimpin tertinggi Iran, yakni Ruhollah Khomeini dan Ali Khamenei.

Sejarah Pemimpin Tertinggi Iran

Berdasarkan penjelasan Stanford University, awalnya Iran adalah negara dengan sistem monarki. Namun, semua runtuh semenjak shah (raja) terakhirnya, yakni Mohammad Reza Pahlavi, kabur.

Masalah kepemimpinan Reza Pahlavi dimulai ketika ia mendapat tentangan dari oposisi politiknya pada akhir 1940-an. Oposisi itu muncul di bawah komando Dr Mohammad Mossadeq yang tidak senang dengan kekuasaan raja Iran yang terlampau luas dan otoriter.

Aksi-aksi pihak oposisi yang berseberangan dengan kerajaan memicu kerusuhan di Iran. Semua itu berujung dengan pembubaran parlemen Iran pada 2 Agustus 1953. Khawatir pengaruh komunis masuk, AS melalui CIA-nya membantu mengembalikan rezim Pahlavi ke tampuk kepemimpinan.

Di bawah komando Mohammad Reza Pahlavi yang pulih kekuasaannya, pemerintahan Iran berlanjut dalam sistem monarki. Mirip sang ayahanda, Reza Pahlavi mengontrol pers secara ketat dan memantau lawan-lawan politiknya.

Kebijakan-kebijakan Reza Pahlavi yang dianggap pro-barat memicu terbentuknya kalangan revolusioner. Ada banyak elemen pro-demokrasi kala itu, termasuk kaum Islamis, komunis, maupun liberalis sebagaimana dilaporkan The Conversation.

Praktis dikatakan kaum pro demokrasi tidak memiliki 1 pemimpin untuk menyatukan semua elemen. Namun, yang terbukti paling terorganisir dan mampu memberikan kepemimpinan adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini dari kelompok ulama Syiah.

Khomeini yang sempat berada di pengasingan sejak awal 1960-an, memiliki pengaruh luas di daerah pedesaan. Salah satu pembantunya yang rajin memberikan ceramah dan membagikan ide-ide politiknya adalah Ali Khamenei. Kelak, Khamenei menjadi supreme leader menggantikan Khomeini.

Singkat cerita, perjuangan kaum revolusioner menemui hasil pada 1979, ketika Mohammad Reza Pahlavi melarikan diri. Dari monarki, Iran diubah menjadi republik Islam yang memadukan unsur demokrasi dengan pengawasan teokratis.

Dikutip dari Britannica, dari situasi inilah lahir posisi pemimpin tertinggi atau supreme leader. Seorang pemimpin tertinggi Iran memiliki 'tangan' yang luas untuk ikut campur dalam berbagai bidang. Ia di antaranya berhak:

• Menentukan arah politik pemerintah
• Menyerukan referendum
• Memimpin angkatan bersenjata
• Menyatakan perang, perdamaian, dan mobilisasi angkatan bersenjata
• Mengangkat dan memberhentikan sejumlah kepala lembaga penting, seperti lembaga peradilan dan lembaga penyiaran negara
• Menyetujui pengangkatan presiden setelah pemilihan presiden

Syarat Menjadi Pemimpin Tertinggi Iran

Dikenal sebagai supreme leader dalam dunia internasional atau pemimpin tertinggi di Indonesia, jabatan paling berkuasa di Iran ini dinamakan rahbar. Tidak sembarang orang bisa menjadi rahbar.

Berdasarkan penjelasan di laman The Middle East Uncovered, posisi pemimpin tertinggi Iran muncul dari doktrin Perwalian Ulama Islam (Velayat e Faqih) yang digagas Khomeini. Itu artinya, ketika The Hidden Imam (merujuk pada Imam Mahdi) tidak ada, maka ulama senior harus memikul tanggung jawab terhadap negara.

Karenanya, ada syarat yang mesti terpenuhi agar seseorang bisa menjadi supreme leader Iran. Khomeini, arsitek Revolusi Iran 1979, memiliki 'pangkat' grand ayatollah dalam jenjang keagamaan aliran Syiah 12 Imam. Dilansir Universal Life Church, sebelum menjadi grand ayatollah, terdapat beberapa jenjang terlebih dahulu, yakni talabeh, hujjatul Islam, dan ayatollah.

Konstitusi Iran mengharuskan supreme leader yang berada di level grand ayatollah. Namun dalam perkembangannya, pengganti Khomeini, yakni Ali Khamenei, diketahui belum sampai di jenjang tersebut.

Lalu, bagaimana ia bisa menjadi pemimpin tertinggi Iran? Semua terjadi akibat perubahan konstitusional yang dilakukan Khomeini pada akhir hayatnya. Alhasil, Khamenei yang terkenal vokal akan pembebasan Palestina dapat naik menjadi supreme leader.

Seorang pemimpin tertinggi Iran dipilih oleh Majelis Pakar, badan musyawarah berisikan para ahli hukum Islam. Majelis dapat memberhentikan pemimpin tertinggi apabila tidak lagi dianggap memenuhi syarat.

Nah, itulah sekilas mengenai pemimpin tertinggi alias supreme leader Iran, kekuasaan nomor 1 di Negeri Para Mullah yang muncul sejak Revolusi Iran Tahun 1979. Semoga menjawab pertanyaan detikers, ya!

Video: Torpedo AS Hantam Kapal Iran, 87 Tentara Tewas

Video: Torpedo AS Hantam Kapal Iran, 87 Tentara Tewas