Kenaikan harga BBM mulai berdampak pada pengelola obyek wisata di Banyuwangi. Tiket masuk sejumlah wisata di Bumi Blambangan ini disebut bakal naik hingga 100 persen. Penyebabnya, karena biaya operasional di destinasi wisata membengkak signifikan.
"Itu hasil kesepakatan dengan teman-teman pengelola wisata di Banyuwangi. Jadi untuk tiket masuk dari sebelumnya Rp 5.000, bakal kita naikkan menjadi Rp 10.000 per pengunjung," ujar Abdul Azis, Senin (12/9/2022).
Keputusan menaikkan harga tiket masuk tersebut, kata Azis, telah melalui perhitungan yang cukup matang. Karena, akibat kenaikan harga BBM, biaya operasional pengelolaan destinasi wisata juga ikut naik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenaikan itu, untuk tiket masuknya saja, terkait biaya lain-lainya di dalam destinasi wisata, pastinya juga tergantung kesepakatan pengelola juga. Misalkan tarif menyeberang ke Pulau Tabuhan seperti itu tentunya juga ikut naik," papar Azis.
Salah satunya, pengelola obyek wisata laut di Bangsring Underwater (Bunder), Kecamatan Wongsorejo yang melayani angkutan wisata ke Pulau Tabuhan. Pengelola berancang-ancang menaikkan tarif akibat naiknya biaya operasional.
Wacana kenaikan tarif ini bukan tanpa alasan. Sebab, mereka membutuhkan BBM untuk mengantarkan tamu berkeliling Pulau Tabuhan hingga Pulau Menjangan, Bali. Ketika harga BBM naik, otomatis biaya operasional ikut membengkak.
"Sementara ini belum naik. Tapi, dengan naiknya harga BBM, tentunya kami harus menutupi biaya operasional yang ikut naik," kata Sukirno, pengelola obyek wisata Bunder, Banyuwangi.
Menurutnya, tiket masuk ke obyek wisata tak ada kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Namun, jika mengantarkan tamu menjelajah ke Pulau Tabuhan membutuhkan biaya operasional.
"Kalau BBM naik, operasional perahu pasti naik. Ini yang tentunya berdampak pada tarif," jelasnya.
Meski berancang-ancang naik, pihaknya tidak bisa menaikkan tarif secara pribadi, karena harus dibicarakan bersama asosiasi. Termasuk, berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Sehingga, kenaikan tarif tidak menjadi beban wisatawan.
"Perlu rembuk bersama dengan Pemerintah dan Pokdarwis," pungkasnya.
(hil/iwd)