.webp)
Polres Mojokerto Kota menggelar forum diskusi untuk memperkuat netralitas TNI, Polri, ASN dan penyelenggara Pilkada 2024. Forum diskusi ini juga untuk memetakan kerawanan pada tahap pemungutan sampai penghitungan suara.
Forum diskusi bertema 'Netralitas TNI, Polri, ASN dan Penyelenggara Pilkada Serta Pemetaan Kerawanan Pilwali Mojokerto dan Pilgub Jatim' digelar di aula Sabha Mandala Madya, Pemkot Mojokerto.
Turut serta dalam kegiatan ini perwakilan dari seluruh unsur Forkopimca, ketua PPK, ketua Panwascam, pengawas kelurahan, lurah, babinsa, serta bhabinkamtibmas se-Kota Mojokerto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri menjelaskan untuk menyukseskan Pilkada 2024, sinergi antar-stakeholder dengan elemen masyarakat harus diperkuat. Selain itu melalui forum diskusi ini dia meminta netralitas TNI, polisi, ASN dan penyelenggara Pilkada juga diperkuat.
Agar Pilwali Mojokerto dan Pilgub Jatim 2024 berintegritas, kata Daniel, pemetaan kerawanan pada masa tenang serta tahap pemungutan dan penghitungan suara harus dipetakan. Sehingga segala bentuk kerawanan bisa diantisipasi sejak dini.
"Pemetaan kerawanan di Kota Mojokerto mulai dari distribusi logistik, pungut hitung, serta pasca-pemilu harus kita persiapkan matang, terencana, terukur dan tepat. Waspadai segala kecurangan dan pelanggaran hukum saat jalannya pilkada dengan mengintensifkan peran Tim Gakkumdu," ujarnya kepada detikJatim, Selasa (29/10/2024).
Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro berpesan kepada para kontestan Pilkada 2024 agar menghindari mobilisasi SARA dan intimidasi di ruang publik, politik uang, serta politisasi birokrasi. Sedangkan kepada Bawaslu dia meminta pelanggaran Pilkada ditindak tegas.
Menurutnya, netralitas TNI, Polri, ASN dan penyelenggara sangat penting untuk mewujudkan pilkada yang adil dan bersih. Sebab tidak netralnya salah satu lembaga bakal mengganggu integritas dan legitimasi hasil pilkada. Sehingga membahayakan demokrasi.
"Saya berpesan junjung tinggi netralitas ASN, TNI, Polri berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu parpol atau pasangan calon," tandasnya.
Forum diskusi ini juga dihadiri Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati, Ketua KPU Kota Mojokerto Usmuni, Dandim 0815 Letkol Inf Rully Noriza, Kajari Kota Mojokerto Bobby Ruswin, serta Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo.
(dpe/iwd)
