.webp)
Ratusan personel gabungan disiapkan untuk pengamanan Pilkada Jatim 2024. Baik dari TNI, Polri, hingga Provinsi.
Dari pantauan detikJatim, ada 123 personel gabungan yang disiagakan dalam apel gelar pasukan di Lapangan Utama Mapolda Jatim. Mereka ditugaskan melakukan pengawalan pada masing-masing paslon Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur.
Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto mengatakan, pihaknya membentuk Tim Pamwal dan Walpri, untuk mengamankan dan mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Jatim 2024. Mereka akan ditugaskan untuk melekat dan mengamankan Ketua KPU, Bawaslu, dan masing-masing paslon Gubernur selama rangkaian tahapan Pilkada 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Polda Jatim telah melaksanakan seleksi dari 3 sampai 5 Juli 2024, ada 123 personel pamwal dan walpri terpilih. Para personel tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan selama tahapan pilkada serentak 2024, terutama saat kampanye dan kegiatan publik lainnya, tidak hanya fisik tapi juga kecermatan dan kewaspadaan yang tinggi," kata Imam dalam sambutannya saat apel di Polda Jatim, Selasa (24/9/2024).
Ratusan personel itu akan ditugaskan pelaksanaan Pilkada 2024 Jatim. Imam menyebutkan, ada 3 paslon gubernur, 60 paslon bupati, dan 21 paslon wali kota selama 60 hari terhitung 25 September sampai 23 November 2024.
Imam menjelaskan, gelaran apel gabungan hari ini, selain bertujuan untuk memastikan persiapan personel pamwal dan walpri, akan menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada Jatim 2024.
"Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada TNI, pemda, hingga seluruh elemen masyarakat atas sinergitas yang telah terjalin khususnya dalam pengelolaan kamtibmas, sehingga situasi kondusif di Jatim dapat terpelihara hingga hari ini," imbuhnya.
 Kapolda Jatim melepas ratusan pasukan gabungan untuk pengamanan dan pengawalan (Walpri) KPU, Bawaslu Provinsi, dan paslon Gubernur/Wagub Jatim selama Pilkada 2024 Foto: Praditya Fauzi |
Imam menilai, Pilkada Jatim 2024 merupakan momentum yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebab, masyarakat akan menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan daerah untuk 5 tahun mendatang.
Berdasarkan analisis kejadian menonjol pada Pilkada sebelumnya di Jatim, sambung Imam, terdapat beberapa isu strategis yang bakal muncul. Di antaranya politik uang, netralitas ASN, serta penggunaan politik identitas yang disertai isu-isu dan hoaks yang memicu polarisasi di tengah masyarakat.
"Perlu kita cermati potensi kerawanan pemilu tahap 2 pasca pendaftaran paslon dari dirintelkam, terjadi peningkatan yang sangat rawan mencakup 7 kab/kota, diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Lamongan, Lumajang, dan Jember dengan skor YPKP lebih dari 9.7 persen. Namun demikian kita tidak boleh underestimate terhadap wilayah-wilayah lainnya, karena berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pilkada 2024 yg dikeluarkan Bawaslu RI Provinsi Jatim masuk dalam 5 provinsi dengan kategori rawan pilih dg skor 13%," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Provinsi Jatim A. Warits menegaskan, pada prinsipnya seluruh daerah di Jatim rawan. Namun, berdasarkan pengalaman dan kajian sementara, ada 7 kabupaten kota rawan seperti yang disampaikan Polda Jatim, yakni Madura (Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan), Lumajang, Jember, dan Lamongan.
"Kalau money politic itu memang potensi terjadi dan itu kami upayakan untuk diminimalisir sampai di nol kan," tuturnya.
Warits menuturkan, pihaknya sudah siap menjalani dan melaksanakan Pilkada Jatim 2024. Serta, menyiapkan sejumlah strategi untuk Pilkada Jatim 2024.
"Kami sudah siap, pas kampanye dari provinsi sampai kabupaten/kota telah menerapkan strategi dalam pengawasan kampanye. Untuk temuan netralitas ASN belum ada, tapi sampai sekarang kita mensosialisasikan, mendiskusikan, dan menkonsolidasikan dengan seluruh jajaran untuk selalu menjaga netralitas," tutupnya.
(ihc/hil)
