.webp)
Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata menegaskan pentingnya menjaga netralitas semua pihak, baik TNI-Polri dan ASN dalam Pilkada 2024. Netralitas ini dinilai sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan adil dan transparan.
Hal itu disampaikan Andi saat menghadiri rapat koordinasi Penanganan Pelanggaran Pilkada serentak 2024 di Lumintu Strawberry Cafe dan Resto Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Kamis (29/8/2024).
"Kami berharap seluruh aparat keamanan dan ASN untuk menjaga netralitasnya dari semua pihak yang terlibat dalam Pilkada. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan proses Pilkada berjalan adil dan transparan," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain netralitas, Andi juga menekankan beberapa poin kunci, antara lain koordinasi dan sinergi, keselarasan antara penyelenggara Pemilu sangat penting untuk menciptakan Pilkada yang lancar, aman, dan kondusif. Koordinasi yang baik antarinstansi menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan ini, terutama dalam konteks wilayah hukum Polres Batu.
"Dalam menghadapi Pilkada, perlu ada kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat menjelang hari pemungutan suara. Hal ini akan membantu dalam menanggulangi potensi konflik dan ketegangan yang mungkin timbul," jelasnya.
"Polres Batu telah maksimal dalam persiapan pengamanan Pilkada 2024, meskipun menghadapi kemungkinan situasi sulit. Dalam sejarah wilayah hukum Polres Batu, tidak pernah terjadi Pilkada yang tidak kondusif," sambungnya.
Andi menjelaskan, strategi implementasi Pilkada serentak tahun 2024 serta peran Sentra Gakkumdu dalam menanggulangi pelanggaran pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi. Dalam upaya mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Polri menggunakan skema di mana dua personel Polri mengamankan setiap 5 TPS, didukung oleh 10 anggota Linmas.
"Hal ini diakui sebagai titik rawan yang memerlukan perhatian khusus untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu," terangnya.
Sementara itu, Ari Kuswadi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, menyoroti berbagai kerawanan yang mungkin muncul, seperti money politic dan perusakan alat peraga kampanye. Dia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penanganan kasus-kasus semacam itu untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses Pilkada.
Diskusi yang dilanjutkan setelah paparan-paparan tersebut melibatkan interaksi aktif antara para stakeholder dan tokoh masyarakat dalam mencari strategi yang lebih efektif untuk menjaga situasi kondusif Pilkada di wilayah tersebut.
Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen semua pihak untuk menjalankan Pilkada 2024 secara demokratis, jujur, adil, aman, dan lancar, sesuai arahan Presiden RI untuk menghindari polarisasi sosial dan politik identitas.
Diharapkan rapat koordinasi ini akan menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat menjaga integritas dan kelancaran Pilkada 2024 di Kabupaten Malang, memastikan proses demokrasi yang transparan dan berkeadilan bagi seluruh warga.
(irb/hil)
