.webp)
Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar sosialisasi dan diskusi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mematangkan penerapan zero over dimension over loading (ODOL) 2027. Kebijakan ini ditargetkan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga kondisi infrastruktur jalan.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jatim AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan diskusi tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari unsur Forkopimda, bidang hukum, hingga asosiasi pengusaha angkutan.
"Kita berdiskusi untuk mencari pola treatment yang terbaik nantinya untuk zero ODOL 2027," kata Wawan kepada awak media di sela pelaksanaan sosialisasi, Rabu (21/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut bahwa penerapan zero ODOL ditargetkan mencakup seluruh wilayah Jawa Timur. Menurutnya, kendaraan ODOL menjadi perhatian karena kecelakaan yang melibatkannya berpotensi menimbulkan korban dengan tingkat fatalitas tinggi.
Berdasarkan pemetaan kepolisian, kecelakaan yang melibatkan kendaraan ODOL kerap terjadi di jalan arteri, termasuk ruas jalan dari Surabaya menuju Jawa Tengah.
"Karena dengan zero ODOL, insyaallah keselamatan juga akan lebih terjamin dan terjaga serta infrastruktur jalan juga terawat, meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban fatalitas cukup banyak," ujarnya.
Wawan menambahkan, upaya mewujudkan zero ODOL membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk antara pengusaha angkutan dengan pemilik barang.
"Sementara kami masih sosialisasi, untuk penindakan belum, kita tunggu petunjuk arahan dari Korlantas Polri seperti apa untuk menindaklanjuti zero odol 2027," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPD Klub Logindo Jatim, Christin Adni menyatakan pihaknya mendukung rencana penerapan zero ODOL 2027. Namun, dia berharap pemerintah turut memberikan dukungan bagi pengusaha yang perlu meremajakan armada.
"Kami juga berharap di dalam pelaksanaan ODOL ini, selain hanya peraturan, pihak-pihak tertentu juga harus diperhatikan. Kami juga berharap adanya dukungan dari pemerintah untuk menyediakan alternatif peremajaan," kata Christin.
Christin berharap kebijakan zero ODOL tidak hanya berfokus pada aturan dan edukasi, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan usaha serta kepentingan pengusaha angkutan, pemilik barang, dan sopir.
"Kami berharap pemilik angkutan barang dan juga sopir-sopir mendapatkan keuntungan maupun apa yang diharapkan (dari zero ODOL) itu semuanya rata, bukan cuma timpang sebelah," pungkasnya.
