.webp)
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menerima penghargaan pembina program kampung iklim (Proklim) tahun 2023. Penghargaan rutin tahunan ini untuk mengapresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lingkungan, termasuk kepala daerah.
Penghargaan Proklim 2023 diterima langsung oleh orang nomor 1 di Lamongan itu dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Selasa (24/10/2023) di gedung Manggala Wanabakti.
"Alhamdulillah, saya diberikan amanat berupa penghargaan pembina Proklim 2023. Hal ini harus dijadikan motivasi untuk memaksimalkan penerapan Proklim di Lamongan," kata Yuhronur kepada wartawan usai menerima penghargaan, Rabu (25/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para pemangku kepentingan yang menerima Proklim 2023 telah melaksanakan pengendalian perubahan iklim berupa adaptasi dan mitigasi. Terlebih, saat ini krisis iklim menjadi permasalahan seluruh dunia karena dampak yang disebabkan cukup signifikan, meliputi cuaca ekstrem, gagal panen, ancaman penyakit, kekeringan, hingga potensi kebakaran.
Penghargaan ini menjadi pelecut Pemkab Lamongan untuk terus berkomitmen memaksimalkan implementasi Proklim di seluruh desa. Terbukti, pada 2023 Lamongan telah menerima 8 sertifikat desa proklim.
"Tahun ini Lamongan telah menerima sertifikat desa Proklim untuk 8 desa, jadi total desa Proklim di Kabupaten Lamongan saat ini ada 31 desa," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.
Dari 8 desa penerima sertifikat Proklim terdapat 3 desa kategori utama (RW 5 Kelurahan Sukomulyo, RW 3 Kelurahan Sukorejo, dan Dusun Banyubang Kecamatan Solokuro). Serta 5 desa kategori madya (RW 1,2,3 Kelurahan Tlogoanyar, Dusun Sekaran Kecamatan Sekaran, dan Desa Lawanganagung Lamongan).
Di mana seluruh desa Proklim sudah menerapkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan penghijauan lingkungan, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbaru dan terbarukan, upaya ketahanan pangan dengan pembibitan tanaman dan budidaya lainnya, serta kegiatan pengendalian banjir dan perubahan iklim lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri KLHK Siti Nurbaya mengungkapkan akan mengubah konsep Proklim. Plaksanaan Proklim akan diperluas hingga tingkat akademisi, pemukiman, perkantoran, industri, dan mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat. Tidak hanya dari segi administrasi, kepanjangan dari Proklim juga diganti menjadi program komunitas untuk iklim.
"Proklim sudah dijalankan sejak 12 tahun lalu. Pada tahun ini kami akan sedikit mengubah konsepnya, yakni tidak membatasi wilayah administrasi untuk bias mengikuti Proklim. Konsep baru yang diusung bertujuan agar penanganan isu iklim di Indonesia lebih efektif," ungkap Siti Nurbaya.
(irb/fat)
