.webp)
Pemkot Pasuruan mempertahankan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional. Hasilnya kota yang dipimpin Wali Kota Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ini kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Gus Ipul menyebut capaian ini yang ketiga kali berturut-turut. Prestasi ini mengulang catatan gemilang pada tahun 2021 dan 2022 lalu.
Opini WTP didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur tahun anggaran 2022. Laporan tersebut diserahkan secara langsung kepada Gus Ipul dan Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan pada Kamis (25/5/) di auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait raihan WTP ketiga selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Adi Wibowo tersebut, Gus Ipul menyatakan rasa terima kasih atas kerja keras seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan.
Baca juga: Pasuruan Menuju Kota Manasik |
"Terima kasih kepada seluruh ASN Kota Pasuruan yang telah berjuang agar kita tetap mendapatkan Opini WTP," kata Gus Ipul yang pada hari itu mengenakan pakaian khas Kota Pasuruan.
Ia juga menyebut masih ada sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK terkait laporan hasil pemeriksaan LKPD Kota Pasuruan. Dari data yang diperoleh tim liputan Diskominfotik, beberapa catatan tersebut di antaranya:
1. Pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak tertib,
2. Kekurangan volume atas pelaksanaan 9 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan,
3. Pengelolaan dana cadangan Pemkot Pasuruan belum tertib, dan
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Pasuruan tidak tertib.
Ke depan Gus Ipul ingin catatan tersebut ditindaklanjuti dan Pemkot Pasuruan lebih transparan lagi dalam pengelolaan keuangan daerah. "Kita akan tindaklanjuti catatan ini dan akan terus minta pendampingan dan masukan-masukan dari BPK terkait strategi terbaik mengatasi masalah ini," ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa ke depan target Pemkot Pasuruan mempertahankan WTP sebagai bukti pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional. "Target kita berikutnya WTP dengan TLRHP di atas 90 persen. Itu PR (pekerjaan rumah) kita," tegasnya.
(ncm/ega)
