.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korupsi. Langkah ini dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan, guna mencegah tindak korupsi dari tingkat paling bawah di masing-masing perangkat daerah.
"Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia dan korupsi adalah masalah yang sangat merusak dan merugikan bagi masyarakat dan negara," ujar Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/4/2023).
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan di acara Peluncuran Satuan Tugas Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo di Bromo Park Hotel beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Satuan tugas pencegahan korupsi akan menjadi mitra yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Probolinggo dan merupakan langkah-langkah konkret untuk mencegah dan mengatasi masalah korupsi serta menjadi kekuatan yang andal dalam memerangi korupsi di Kota Probolinggo," terangnya.
Dia mengatakan satgas pencegahan korupsi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan aksi pencegahan korupsi, kebijakan dan pedoman dalam penerapan rencana pengendalian kecurangan (fraud control plan) kepada unit kerjanya. Selain itu juga melaksanakan aksi pencegahan korupsi antara lain implementasi rencana pengendalian kecurangan serta terwujudnya eksistensi dan implementasi 10 atribut fraud control plan.
Adapun fraud control plan atau program pencegahan dan pengendalian korupsi merupakan program terintegrasi yang melakukan pengawasan dan pembinaan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan penindakan kejadian yang terindikasi kecurangan (fraud). Program ini juga bertujuan untuk melindungi organisasi dari kemungkinan fraud.
Dikatakan Habib, Kota Probolinggo mendapat nilai 93,6% untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) pada tahun 2021. Dengan raihan skor ini, Probolinggo menduduki peringkat 2 Jawa Timur dan peringkat 9 nasional. Sedangkan capaian tahun 2022 naik menjadi 95.56% atau peringkat 4 Jawa Timur dan peringkat 26 nasional.
Karena itu, Habib mengajak seluruh jajarannya bekerja sama dalam mewujudkan good governance dan clean government, serta pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien bersama dengan Satgas pencegahan korupsi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Abul Chair menyambut baik kehadiran Satgas pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Menurutnya upaya ini sejalan dengan nilai amanah dalam menjalankan tata kelola keuangan dan pembangunan yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Bahwa pencegahan (korupsi) yang harus diutamakan, uang negara harus diselamatkan dan kepercayaan masyarakat harus dijaga. Dan, insyaallah hari ini terwujud komitmen dengan launching Satgas pencegahan korupsi. Selamat Pak Wali Kota dan dan Pak Yusron Inspektur Kota Probolinggo dan semua warga Kota Probolinggo. Kami mendukung upaya baik ini," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim Karyadi. Ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Probolinggo. "Ternyata saya baru tahu di Indonesia, baru Probolinggo (memiliki Satgas pencegahan korupsi)," tuturnya.
Di sisi lain, Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenkopolhukam RI Irjen Pol Andry Wibowo mengungkap laporan aduan cyber pungli ke Menpolhukam menurun dari tahun 2020 hingga 2022. "Mungkin ini ada hadirnya KPK, hadirnya polisi yang lebih baik, jaksa yang lebih baik, BPK yang lebih baik. Kemudian juga tentunya sosialisasi dan pembenahan sistem-sistem pelayanan publik yang lebih baik mengakibatkan penurunan angka pelaporan dari sisi kami, pungli," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata menyampaikan kejujuran atau integritas harus ada dan melekat pada setiap diri manusia.
"Tahu bahayanya korupsi sehingga tidak mau melakukan karena tahu dampak akibat dari korupsi itu lewat pendidikan. Meskipun ada peluang dia tidak melakukan. Kami dalam melakukannya banyak bekerja sama dengan kementerian yang memegang pendidikan formal dan kami juga mengajak peran serta dari para orang tua (pendidikan korupsi berbasis keluarga)," ujarnya.
(prf/ega)
