.webp)
Berdasarkan data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi angka stunting di Kota Surabaya menurun signifikan. Adapun pada tahun 2021, prevalensinya mencapai 28,9 persen (6.722 balita), sementara di 2022 signifikan menurun hingga ke angka 4,8 persen (923 balita).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan penurunan jumlah balita stunting ini tak lepas dari kerja keras antar Perangkat Daerah (PD) di lingkup pemkot.
"Bukan hanya kerja keras PD, kecamatan dan kelurahan saja, tetapi juga melibatkan semua unsur. Mulai akademisi, perguruan tinggi hingga para Kader Surabaya Hebat (KSH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)," kata Nanik dalam keterangan tertulis, Jumat (27/1/2023).
Lebih lanjut, Nanik menjelaskan pada sektor kesehatan, Dinkes Surabaya melakukan proses penanganan dan intervensi stunting. Mulai dari menganalisa calon pengantin (Catin), ibu hamil, balita, hingga anak-anak. Adapun analisa tersebut bertujuan untuk memantau dan mencegah catin melahirkan anak berisiko stunting.
Nanik menambahkan pihaknya melakukan intervensi bersama Tim Penggerak PKK dan KSH. Dengan demikian, saat ada pasangan yang melahirkan bayi berisiko tinggi mengalami stunting maka dapat segera dilakukan pencegahan dengan pemberian gizi berupa susu ibu hamil.
"Susu ibu hamil itu tujuannya supaya anak setelah lahir, berat badannya tidak rendah. Kemudian, kami juga melakukan bantuan permakanan untuk balita stunting. Seperti di tahun 2022 lalu, kami memberi permakanan untuk balita stunting itu sebanyak 3 kali sehari, serta susu balita, dan susu ibu menyusui," lanjut Nanik.
Nanik pun menjelaskan dari 923 balita stunting, terdapat 826 balita murni stunting dan 97 balita memiliki penyakit komorbid. Berdasarkan data SSGI Kemenkes RI, sambungnya, prevalensi stunting Kota Surabaya terendah se-Jawa Timur bahkan se-Indonesia.
Menurut persentase prevalensi stunting tahun 2022, Indonesia ada di angka 21,6 persen, sedangkan di Jatim 19,2 persen. Sementara itu Surabaya memiliki persentase prevalensi paling rendah di antara kota/kabupaten di seluruh Indonesia, yakni 4,8 persen.
"Sampai dengan akhir Desember 2022, berada di angka 923 balita stunting. Di tahun 2023, tentu menjadi perhatian kami, agar balita di Surabaya mendapat intervensi supaya lekas lolos dari stunting. Mulai dari intervensi spesifik, maupun fisik," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Tomi Ardiyanto menyampaikan capaian ini tak lantas membuat jajaran Pemkot Surabaya puas. Terlebih di tahun 2023, masih banyak hal-hal yang perlu dikerjakan termasuk, Surabaya zero (nol kasus) stunting.
"Kami melakukan penanganan stunting itu dari hulu hingga ke hilir. Melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Surabaya, kami membentuk beberapa kelompok. Seperti salah satunya adalah Tim Pendamping Keluarga (TPK), mendampingi pasangan catin hingga ke proses memiliki momongan," katanya.
Senada dengan Tomi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati menyebutkan Pemkot Surabaya sebelumnya telah menargetkan penurunan stunting di Surabaya turun di angka 7 persen. Adapun target ini tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Sesuai target nasional, penurunan stunting di tahun 2024 itu 14 persen. Sekarang, di Surabaya sudah berada di angka 4,8 persen. Artinya, kami telah melampaui target yang ada di RPJMD dan nasional," pungkasnya.
(akn/ega)
