.webp)
Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menemui massa yang menggelar aksi menuntut pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Blitar Selatan. Selain mendengarkan orasi, Wabup Blitar juga menandatangani nota kesepakatan bersama.
"Iya saya menemui teman-teman, saudara semua khususnya warga Kabupaten Blitar Selatan yang datang ke sini. Saya terima semua masukan dan sarannya untuk Kabupaten Blitar lebih baik," ujar Rahmat usai menemui massa, Senin (16/1/2023).
Rahmat mengaku berterima kasih dengan warga yang sudah datang dan menyampaikan aspirasinya. Sebab aspirasi masyarakat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menjalankan programnya. Termasuk mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya komitmen untuk pembangunan daerah dan infrastrukturnya. Kemudian kami juga sepakati bahwa pembangunan infrastruktur untuk Blitar Selatan sekitar 70 persen tadi," katanya.
Menjawab tuntutan pemekaran wilayah, Rahmat memastiakn tidak akan ada pemekaran wilayah di Kabupaten Blitar. Sebab, sudah ada DPRD maupun DPR dalam keterwakilan masukan dan sebagainya.
"InsyaAllah gak lah (pemekaran) itu, kan kita juga punya keterwakilan di DPR RI jadi tidak perlu ada pemekaran," imbuhnya.
Diketahui, ribuan warga Kabupaten Blitar yang mengatasnamakan aliansi masyarakat Blitar selatan (AMBS) meluruk kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar (16/1). Mereka menuntut pembangunan infrastruktur yang merata hingga mengancam pemekaran wilayah Blitar selatan.
Pantauan di lokasi, massa yang berasal dari perwakilan warga dari tujuh kecamatan di Kabupaten Blitar memadati gerbang masuk Pemkab Blitar sekitar pukul 10.30 WIB. Tujuh kecamatan itu yakni, Kecamatan Bakung, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Binangun dan Kecamatan Wates. Ada sekitar 50 unit truk yang digunakan massa untuk menggelar aksi di Pemkab Blitar.
