.webp)
Ribuan warga Kabupaten Blitar yang mengatasnamakan aliansi masyarakat Blitar Selatan (AMBS) meluruk kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Mereka menuntut pembangunan infrastruktur yang merata dan mengancam pemekaran wilayah Blitar selatan bila tuntutannya tidak digubris.
Pantauan detikJatim di lokasi, massa dari perwakilan warga 7 kecamatan di Blitar itu memadati gerbang masuk Pemkab Blitar sejak sekitar pukul 10.30 WIB. 7 kecamatan itu yakni Kecamatan Bakung, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Binangun dan Kecamatan Wates. Ada sekitar 50 unit truk yang digunakan massa untuk menggelar aksi di Pemkab Blitar.
Massa tampak membawa sejumlah banner berukuran besar, poster berisikan tuntutan, hingga sejumlah dokumen data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Usai massa berkumpul, koordinator aksi pun mulai melakukan orasi dan membacakan tuntutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami adalah warga dari Blitar Selatan, kami datang untuk meminta keadilan kepada Pemkab Blitar. Kami ingin infrastruktur Blitar Selatan diperbaiki," ujar Koordinator Aksi Joko Agus Prasetyo dalam orasinya, Senin (16/1/2023). "Apabila Bupati Blitar tidak mampu, maka kami siap mengajukan pemekaran wilayah untuk Blitar Selatan!"
Joko mengatakan ada empat poin tuntutan yang dibawa oleh warga. Di antaranya meminta Pemkab Blitar membangun infrastruktur berkualitas secara merata di Blitar Selatan. Kemudian pembangunan infrastruktur juga harus dilaksanakan tanpa dikotori korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Senada dengan hal itu salah perwakilan massa Trianto menyebutkan pihaknya juga meminta anggaran pembangunan infrastruktur di Blitar Selatan lebih banyak. Yakni sekitar 70 persen pada anggaran infrastruktur APBD 2023.
"Kami minta 70 persen untuk wilayah Blitar Selatan karena memang banyak sekali infrastruktur yang kurang memadahi. Sedangkan total APBD Kabupaten Blitar pada tahun ini mencapai sekitar Rp 2,4 triliun," terangnya.
Usai orasi itu massa meminta pejabat Pemkab Blitar keluar dan menandatangani surat kesepakatan bersama. Massa pun ditemui oleh Wakil Bupati Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitars, serta sejumlah Kepala OPD Pemkab Blitar.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar Dicky Cobandono menegaskan telah menerima seluruh masukan dan saran dari masyarakat, khususnya warga Blitar Selatan. Pihaknya mengakui infrastruktur di bagian Blitar selatan masih kurang.
"Tahun ini memang sudah kami siapkan untuk itu (infrastruktur), termasuk di Blitar Selatan sekitar Rp 52 miliar untuk 7 kecamatan. Tapi ya sabar dulu, ini masih proses," katanya usai menemui massa aksi, Senin (16/1/2023).
Dicky menyebutkan pembangunan infrastruktur memang dilakukan secara bertahap dan bergantian. Itu karena pembangunan infrastruktur menurutnya tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD.
"Kemudian fokus infrastruktur. Memang sementara untuk jalan. Tidak hanya jalan beton tapi ada yang hotmix, menyesuaikan dengan kondisi geografisnya. Yang jelas tetap kami usahakan," ujarnya.
Setelah mendapat surat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak, massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 12.30 WIB. Massa kembali naik truk untuk meninggalkan halaman Pemkab Blitar.
(dpe/iwd)
