Wali Kota Kediri Tingkatkan Layanan Kependudukan dan Kesehatan

Wali Kota Kediri Tingkatkan Layanan Kependudukan dan Kesehatan

Andhika Dwi - detikJatim
Jumat, 09 Des 2022 09:19 WIB
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mendatangkan dokter gizi untuk memberikan edukasi pada ibu hamil dan kader posyandu di Balai Kelurahan Setono Pande, Kota Kediri Senin (24/10).
Foto: Dok. Pemkot Kediri
Kota Kediri - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menandatangani kesepakatan bersama mengenai layanan administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan Kota Kediri. Penandatanganan kerja sama dilakukan antara Pemerintah Kota Kediri, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Komisariat Kediri, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Kediri, dan Perhimpunan Klinik dan Fasyankes Indonesia Cabang Kota Kediri.

Wali Kota Kediri menyaksikan perjanjian kerja sama antara Dispendukcapil dan RS Bhayangkara, RS Baptis, RS Aura Syifa, RSU Ratih, RSIA Nirmala, RSIA Melinda, Klinik Pratama Samudra Husada Kusuma, dan Bidan Delima tentang pelayanan administrasi kependudukan pada acara yang digelar Rabu (7/12) tersebut.

"Program ini merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota Kediri kepada warganya. Karena layanan kependudukan ini merupakan fasilitas kepada masyarakat jadi diberikan secara gratis. Tidak dipungut biaya," Kata Abdullah Abu Bakar. Kamis (8/12/2022).

Abdullah Abu Bakar menjelaskan kerja sama ini merupakan pengembangan layanan dari pilot project program 3 in 1 yang sudah berjalan di RSUD Kilisuci dan RSUD Gambiran. Ia mengatakan layanan ini memudahkan masyarakat, sebab ketika ada ibu melahirkan tidak perlu mengurus dokumen kependudukan sendiri, namun semuanya sudah ditangani oleh fasilitas kesehatan dan Dispendukcapil.

"Saat pulang dari rumah sakit, ibu sudah membawa akta kelahiran, KK baru, dan dokumen kependudukan lain yang dibutuhkan. Begitu pula ketika terjadi kasus kematian, warga tidak perlu mengurus dokumen kependudukannya sendiri,' ujarnya.

"Kita dekatkan layanan kependudukan yang ada di Kota Kediri. Tapi saya juga berpesan kalau sudah ada kemudahan tetap harus mengikuti program keluarga berencana dari pemerintah," imbuh dia.

Ia berharap setelah penandatanganan kesepakatan ini akan segera berjalan. Ia juga meminta program ini harus dievaluasi agar program berjalan sempurna. Dengan semakin mudahnya layanan kependudukan, diharapkan semua warga memiliki dokumen kependudukan.

Menurut data dari Dispendukcapil pada tahun 2021 Kota Kediri telah mencapai angka cakupan 98,84 persen jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang telah berakta kelahiran.

"Alhamdulillah angka tersebut telah melampaui target nasional tahun 2021 sebesar 95 persen. Nanti di tahun 2024 kita harus capai target nasional untuk pencatatan sipil di bawah usia 5 tahun sebesar 99,99 persen. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik ini kita bisa mencapai target tersebut," pungkasnya.

Kepala Dispendukcapil Samsul Bahri mengatakan saat ini ada 45 lembaga yang sudah bekerja sama dengan Dispendukcapil. Rinciannya terdiri dari 6 rumah sakit, 1 klinik, 2 rumah sakit ibu dan anak, dan 36 praktek mandiri bidan.

"Untuk pengawasan sudah kita tuangkan dalam pasal-pasal perjanjian bahwa pelayanan ini gratis. Kita pastikan pelayanan kependudukan ini gratis," ujarnya.

Turut hadir, Ketua Persi Komisariat Kediri Rosse Ester Grace, Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasyankes Indonesia Cabang Kota Kediri Endang Wahyu Laksmiwati, Sekretaris IBI Cabang Kota Kediri Mahendri, dan tamu undangan lainnya.


(prf/ega)


Hide Ads