.webp)
Gedung mangkrak di pusat Kota Banyuwangi disulap pemkab menjadi sebuah bangunan jujugan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintahan. Tak disangka, gedung pelayanan itu menjadi gedung pelayanan publik pertama di Indonesia. Kini, gedung itu menjelma menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan mengintegrasikan 233 layanan dari 24 instansi pemerintah.
Dahulunya, Mal Pelayanan Publik itu adalah gedung Mal of Sritanjung (Most) yang tak digunakan kurang lebih 7 tahun. Di tahun 2017, Bupati saat itu, Abdullah Azwar Anas kembali memfungsikan gedung itu sebagai lokasi pelayanan 80 jenis urusan administrasi. Tahun itu, resmi Mal Pelayanan Pubik (MPP) melayani masyarakat Banyuwangi dan menjadi MPP pertama di Indonesia.
"Kami terus melakukan pembenahan dan penambahan berbagai izin pelayanan di MPP. Tentu ini peninggalan Bupati yang lama yang terus kita optimalkan sampai saat ini," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas kepada detikJatim, Senin (24/1/2022).
Seiring berjalannya waktu, saat ini MPP Banyuwangi sudah mengintegrasikan 233 layanan dari 24 instansi pemerintah. Di antaranya asistensi layanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), administrasi kependudukan, paspor, layanan Kementerian Agama, kepolisian, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan sebagainya. Wapres juga mengecek berbagai fasilitas pendukung bagi pengunjung agar nyaman selama mengakses layanan, seperti sudut baca, ruang laktasi, playground, dan musala.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mal Pelayanan Publik ini akan dibuka setiap Senin hingga Sabtu setiap jam kerja. Dengan beragam tenaga SKPD yang disediakan, masyarakat bisa menikmati 3 services. Yaitu, quick services, self services dan long services.
"Pelayanan maksimal kita lakukan. Mulai dari pelayanan yang kecil hingga besar kita layani dengan maksimal. Investasi juga kita layani melalui pintu Mal ini. Sehingga tak perlu lagu banyak meja untuk meminta surat izin apapun," katanya.
 Mal Pelayanan Publik Banyuwangi/ Foto: Ardian Fanani |
"Jenis layanan quick services bisa dilayani dalam 1 hari seperti pelayanan tanpa tinjau lapang, misalnya penerbitan SIUP, izin praktek bidan. Self services itu masyarakat bisa ngecek PBB, melihat tata ruang. Dan long services itu seperti mendirikan IMB," tambahnya.
Tak puas dengan MPP, tahun 2019 juga dibangun Pasar Pelayanan Publik. Lokasinya memang di sekitar pasar, lokasi berkumpul masyarakat. Ada dua Pasar Pelayanan Publik, yakni di Pasar Rogojampi dan Pasar Genteng. Kedua Pasar Pelayanan Publik itu mendekatkan perizinan pelayanan mengingat luasnya wilayah Banyuwangi.
"Pasar Pelayanan Publik itu mendekatkan pelayanan masyarakat yang ada di Barat dan Selatan Banyuwangi. Karena wilayah Banyuwangi ini sangat luas. Dan sampai saat ini terus berjalan," jelasnya.
Dua lokasi pelayanan publik itu diapresiasi oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2020 lalu, Presiden Joko Widodo pun mengunjungi Pasar Pelayanan Publik di Pasar Rogojampi. Berbagai pelayanan administrasi pemerintah diapresiasi oleh orang nomor 1 di Indonesia itu. Presiden saat itu melihat-lihat sejumlah fasilitas pendukung yang ada seperti antrean online hingga mesin pencetak Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk.
Tak hanya presiden, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengunjungi Mal Pelayanan Publik. Keduanya sangat mengapresiasi pelayanan di gedung itu. Adanya MPP dan PPP menjadi jujugan kepala daerah lain di seluruh Indonesia untuk melakukan study tiru. Sejak 2017 hingga saat ini, ratusan kepala daerah baik ditingkat Kabupaten hingga Provinsi terus berkunjung ke Banyuwangi untuk mempelajari manajemen dan pelayanan di Mal Pelayanan Publik dan Pasar Pelayanan Publik kebanggaan Masyarakat Banyuwangi ini.
"Mari kita belajar bersama dalam memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
(fat/fat)
