Desakan Anggota DPRD di Jatim Terjerat Narkoba Agar Dipecat Partai

Tiga anggota DPRD di Jawa Timur dari Fraksi Gerindra terjerat kasus penggunaan narkoba. Pengamat politik mendesak agar partai memecat kader yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Tiga anggota DPRD yang diamankan yakni Muhammad Ukasyah Ali Murtadho (UAM), anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang. Kemudian Asrila Diska Rimunda, anggota DPRD Banyuwangi yang juga diketahui menjabat sebagai Bendahara DPC Gerindra Banyuwangi, serta Afif Reza Rimunda, anggota Fraksi Gerindra DPRD Situbondo.

Pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya (UB) Dr Abdul Aziz SR menilai terjeratnya wakil rakyat dalam kasus narkoba bukanlah fenomena baru.

Namun, minimnya sanksi berat dari internal partai membuat kasus serupa terus berulang di level daerah hingga pusat. Kondisi ini memperlihatkan ketidakseriusan partai politik dalam memberantas barang haram yang kian membahayakan masa depan generasi muda.

Padahal, ancaman narkoba sudah sangat mengkhawatirkan hingga menyasar anak usia sekolah dasar.

"Itu artinya partai-partai tidak serius untuk turut memberantas atau mendorong penegak hukum memberantas tindakan berbahaya ini," ujar Aziz saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2029).

Aziz menyatakan, pengurus partai tak perlu pasif menunggu proses di kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun
mekanisme di Badan Kehormatan (BK) DPRD yang cenderung lambat.

Partai bisa langsung memanggil kader yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan serta menguji hasilnya lewat tes urine secara mandiri.

Langkah cepat ini penting demi kepastian hukum. Jika hasil tes menunjukkan negatif, kabar yang beredar bisa dipastikan hoaks. Namun jika hasilnya positif, pemecatan tanpa kompromi harus segera dijatuhkan.

"Kalau hasilnya positif, partai harus segera mengambil tindakan. Enggak usah tanggung-tanggung, pecat aja. Banyak kader partai yang jauh lebih bagus," tegasnya.

Menurut Aziz, langkah responsif dan tegas justru akan memantik simpati serta kepercayaan publik. Masyarakat bakal menilai partai politik memiliki komitmen moral yang tinggi dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi kejahatan narkoba.

Sebaliknya, alibi mengenai mekanisme berjenjang dari daerah hingga pusat yang kerap dihembuskan pengurus partai dinilai hanya tameng semata. Penggunaan prosedur yang kaku justru memperkuat kesan adanya upaya saling melindungi antar sesama kader dari tindakan tercela.

"Penjelasan macam itu sebetulnya mereka berlindung pada prosedur. Tidak pernah serius dan saling melindungi, jadi ada semacam lingkaran setan di antara mereka," sindir Aziz.

Aziz melihat berdasarkan pengalaman yang ada, sifat kecanduan narkoba yang sulit disembuhkan total hingga membuat penanganan kasus ini tidak boleh disamakan dengan pelanggaran biasa.

Tanpa tindakan tegas berupa pemecatan, partai politik justru akan terseret dalam kubangan citra buruk akibat ulah kadernya sendiri.

"Berdasarkan pengalaman yang ada, soal narkotika sulit untuk disembuhkan, apalagi kalau sudah kecanduan. Harus ada tindakan tegas dari partai," pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 8 orang diciduk polisi dalam sebuah penggerebekan kasus narkoba di Surabaya. Ironisnya, tiga di antara mereka merupakan kader Partai Gerindra yang menjadi anggota DPRD di Jatim.