Menkum: RUU Perampasan Aset Prioritas Presiden Prabowo, Masih Digodok

Menkum: RUU Perampasan Aset Prioritas Presiden Prabowo, Masih Digodok

Praditya Fauzi Rahman - detikJatim
Selasa, 11 Agu 2026 17:50 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat di Kantor Kementerian Hukum Wilayah Jatim, Surabaya
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat di Kantor Kementerian Hukum Wilayah Jatim, Surabaya (Foto: Praditya Fauzi Rahman/detikJatim)
Surabaya -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, pembahasan RUU tersebut masih terus berproses di DPR RI.

"RUU Perampasan Aset jelas, Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan itu sesuatu yang harus dan menjadi prioritas. Sebagai pembantu Presiden, saya terus berkomunikasi dengan teman-teman di DPR," kata Supratman di Surabaya, Selasa (11/8/2026).

Supratman menjelaskan, lantaran rancangan aturan ini merupakan hak usul inisiatif DPR, saat ini Komisi III DPR RI sedang membuka ruang rapat dengar pendapat (RDP) untuk menyerap partisipasi publik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang dengar pendapat, memberikan pendapat dan masukan. Katanya kan partisipasi publik bisa lebih banyak dilakukan. Nah, itu sementara digodok, kita tunggu," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Mengenai target pengesahan RUU Perampasan Aset, Supratman enggan mematok tenggat waktu secara terperinci. Menurutnya, penetapan target merupakan kewenangan penuh lembaga legislatif.

Meski demikian, ia meyakini komunikasi antara pemerintah dan pimpinan DPR terus berjalan dengan baik demi kelancaran proses pembahasan.

"Saya tidak boleh mendesak DPR karena itu ranahnya legislatif. Tapi yang pasti, Presiden tentu sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPR terkait masalah tersebut," tuturnya.

Ia pun berharap DPR RI dapat segera mengambil langkah formal dalam pengajuan usul inisiatif tersebut agar pemerintah dapat langsung memproses dan menerapkannya.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat DPR segera bisa mengambil sebuah usul inisiatif, kami tentu pemerintah siap," pungkas Supratman.



(auh/abq)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads