Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan pemanggilan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bukan diperiksa, tapi dalam rangka dimintai keterangan.
"Bukan diperiksa. Jadi kalau diperiksa itu dokter yang beri sokok. Kalau kita diminta keterangan. Mereka juga keterangan saksi, keterangan ahli," kata Johanis, Kamis (10/7/2025).
Tanak menegaskan pemanggilan Khofifah di Jatim dalam rangka efisiensi waktu dan anggaran. Sebab, ada penyidik KPK yang sedang berada di Jatim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kan efisiensi waktu dan anggaran, dan tidak ada larangan. Kalau ada larangan bahwa tidak boleh pejabat penyidik-penyelidik untuk melakukan penyelidikan di satu tempat, kita tidak akan lakukan. Jangankan itu penyelidikan-penyidikan, proses pemeriksaan sidang saja, misalnya terjadi di Jakarta, bisa dipindahkan ke Tangerang atau ke daerah lain dengan seizin tentunya Ketua Mahkamah Agung. Itu dapat dilakukan dengan melihat satu kondisi," bebernya.
Diketahui, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap keterangannya sebagai saksi membantu penuntasan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di Jatim tahun anggaran 2021-2022.
"Alhamdulillah, hari ini saya hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi, Insya Allah saya telah menyampaikan keterangan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK," ujar Khofifah.
Khofifah menuturkan materi pertanyaan para penyidik KPK salah satunya adalah tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu unit organisasi di lingkungan Provinsi Jawa Timur) yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. OPD berfungsi sebagai pelaksana teknis dan administratif di daerah.
"Salah satu pertanyaan yang jawabnya banyak adalah terkait kepala-kepala dinas, kepala badan, kepala biro. Di tahun 2021-2024 kan cukup banyak badan OPD yang berubah posisi , jika ditulis masing masing dengan nama lengkap cukup panjang menjawabnya," tuturnya.
Dia menuturkan para penyidik KPK mengutarakan materi pertanyaan tentang proses penyaluran dana hibah.
"Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov Jatim sudah sesuai dengan prosedur," katanya.
(faa/abq)