.webp)
Pertanyaan soal di mana keberadaan jasad Rizal Sampurna, pekerja migran asal Banyuwangi yang meninggal di Kamboja, hingga kini belum mendapat jawaban pasti. Baik dari pihak KBRI di Phnom Penh, Kamboja, maupun dari tim kuasa hukum keluarganya. Dokumen keterangan kematian yang dijanjikan pun tak kunjung diterima.
Sudah lebih dari satu bulan pascakabar kematian Rizal yang diduga meninggal karena sesak nafas dan jantung pada 17 Maret 2025 lalu, pengungkapan keberadaan jasadnya masih terkatung-katung tanpa kejelasan.
Menanggapi situasi ini, Ketua Migran Care Banyuwangi, Siti Uut Rochimatin menilai, Banyuwangi seharusnya sudah memiliki Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, keberadaan satgas akan sangat membantu dalam mempercepat penanganan kasus-kasus seperti ini.
"Fungsi Satgas TPPO misal ada persoalan seperti di Kamboja ini penanganannya bisa lebih cepat. Semua tidak saling menunggu, istilahnya ada ujung tombak yang terjun langsung, tanpa harus saling lempar tanggung jawab," kata Uut, Sabtu (26/4/2025).
Untuk penanganan kasus Rizal, Uut mengimbau agar seluruh pihak terkait lebih aktif dan tidak hanya bergantung kepada informasi dari KBRI. Ia menyarankan agar Pemkab maupun tim kuasa hukum juga intens berkoordinasi dan mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk turun tangan.
"Semakin banyak yang mendorong, semakin optimal penanganan. Kalau tidak ada yang mendorong dan saling menunggu, khawatir kasusnya bisa tertimbun bahkan tidak tertangani," ujarnya.
Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris DPW Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur, Agung Subastian. Pria asal Banyuwangi ini menyebut, keberadaan Satgas TPPO merupakan kebutuhan mendesak untuk Banyuwangi, apalagi sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Jawa Timur.
"Pemerintah daerah masih kebingungan ketika mendapat aduan soal Kamboja. Cenderung selalu menunggu dan saling lempar tanggung jawab. Sehingga, sudah seharusnya ada Satgas TPPO," terang Agung.
Agung menambahkan, penanganan kasus PMI di Kamboja memang cenderung rumit lantaran Indonesia tidak memiliki hubungan bilateral dengan negara berjuluk Angkor Wat itu. Namun, ia mengingatkan, kasus migrasi ke Kamboja belakangan cukup marak, dan ini bukan pertama kalinya warga Banyuwangi terjebak kasus serupa.
Di sisi lain, Agung mengingatkan masyarakat untuk tidak serta-merta disalahkan dalam kasus-kasus seperti ini. Banyak dari mereka yang tetap nekat berangkat meski sudah tahu risiko, lantaran desakan ekonomi.
"Karena memang ada permintaan, dan ada niatan dari masyarakat untuk bekerja di sana meskipun tau bakal kerja jadi scammer atau admin judol. Alasannya tentu butuh duit, butuh kerja. Sementara di negara sendiri sulit cari kerja," pungkasnya.
(hil/iwd)
