.webp)
Mantan Sekjen PKB, Lukman Edy ramai-ramai dilaporkan ke polisi, tak terkecuali di Jawa Timur. Laporan terhadap Edy merupakan buntut dari pernyataannya yang dinilai mencemarkan nama baik Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Pernyataan Edy ini di diungkapkan Lukman Edy di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/7) lalu, usai memenuhi panggilan dari Tim Lima PBNU. Saat itu, Edy menyebut Cak Imin dianggap tidak transparan dalam mengelola anggaran.
"Saya bilang, saya jujur saja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, sampai sekarang dana pilkada tidak transparan dan tidak akuntabel," ujar Edy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataannya ini kemudian direspon keras dari PKB. Edy lantas dilaporkan ke polisi. Tak hanya ditingkat pusat, Edy juga dilaporkan secara serentak di daerah-daerah. Tak terkecuali di Jatim.
Laporan di Jatim diawali dari jajaran pengurus DPW Jatim. Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar beserta beberapa jajarannya mendatangi langsung Ditreskrimsus Polda Jatim untuk melaporkan Edy, Selasa (6/8).
Halim menyebut, Lukman Edy telah menyampaikan berita bohong kepada masyarakat tentang tuduhan kepada Cak Imin yang tidak transparan terhadap anggaran.
"Yaitu yang mengatakan bahwa elite PKB amburadul dalam mengelola keuangan, tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan, itu saya merasa itu sebuah fitnah yang keji," ujar Halim kepada awak media, Selasa (6/8/2024).
Halim melanjutkan, PKB selalu transparan dalam mengelola anggaran. Bahkan, selalu berada di bawah audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
"Kenapa, karena pertama dia menyebut dana pilpres, DPW PKB tidak pernah mengelola dana pilpres, dana pilkada, DPW PKB tidak pernah mengelola dana pilkada. Banpol, DPW PKB selalu melaporkan dan audited BPK tiap tahun audited BPK," kata Halim.
PKB juga tak pernah meminta dana kepada masyarakat maupun pengusaha. Sehingga, PKB merasa statement yang dikeluarkan Lukman Edy tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Kemudian terkait fraksi, selalu dilaporkan kembali kepada anggota fraksi. Dana yang kita kumpulkan dari fraksi selalu dilaporkan, dan gak ada lagi dana selain itu," tegas Halim.
Dalam laporannya, DPW PKB Jatim juga membawa sejumlah bukti kuat. Antara lain rekaman video dari YouTube, sejumlah kliping berita online dan cetak.
Dari laporan di Polda Jatim ini, kemudian disusul dari pengurus DPC PKB Kota Pasuruan. Laporan dipimpin Ketua DPC Ismail Marzuki Hasan mendatangi Markas Polres Pasuruan Kota pada Rabu (7/8/2024).
"Hari ini kami melaporkan statemen Pak Lukman Edy, karena tentu statemen yang dikeluarkan beliau ini menyangkut PKB secara utuh, sehingga kami sebagai kader di daerah juga terusik," ujar Ismail.
Menurut Ismail, selama ini laporan keuangan PKB sudah diatur sedemikian rupa. Artinya laporan keuangan secara internal kepartaian sudah ada mekanisme dan itu sudah dijalankan.
Di hari yang sama, Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf beserta beberapa jajarannya juga turut melaporkan Edy. Laporan kali ini dilayangkan ke Polrestabes Surabaya.
Rouf mengatakan bahwa statement Lukman Edy berpotensi merugikan pihaknya. "Ini merugikan kita, seolah olah kita (PKB) ini tidak transparan, tidak mau diaudit dan lain-lain," kata Rouf.
Rouf berharap kasus ini juga bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat agar bisa mempertanggungjawabkan informasi yang disampaikan ke publik.
"Supaya semua orang tidak melakukan berita bohong dan tuduhan tuduhan yang tidak benar itu. Karena, negara kita negara hukum, tidak bisa setiap orang seenaknya sendiri ngomong," ujar Rouf.
Laporan selnjutnya juga dilakukan di Sidoarjo. Ketua DPC PKB Sidoarjo yang juga sebagai Plt Bupati Sidoarjo Subandi bersama jajaran pengurus DPC PKB Sidoarjo melaporkan Edy ke Polresta setempat.
Subandi menyebut, tak hanya Sidoarjo saja, melainkan seluruh DPC se-Indonesia bergerak untuk memperjuangkan kehormatan partai dan Cak Imin sebagai ketua umum.
"Kita memberikan dukungan dan support bahwa ketua kita diviralkan seperti itu, jadi kita melaporkan saudara Lukman Edy ke Polresta Sidoarjo," kata Subandi usai membuat laporan di SPKT Polresta Sidoarjo, Rabu (7/8/2024).
"Terkait pengelolaan anggaran fraksi, anggaran banpol yang semua itu sudah dilaporkan sesuai dengan porsinya, kalau dana banpol ada BPK yang melakukan audit, kalau dana fraksi dikelola oleh masing-masing fraksi," jelas Subandi.
(abq/iwd)
