Kabag DPRD Madiun Diperiksa 7 Jam Terkait Korupsi Dana Aspirasi Rp 1,5 Miliar

Madiun -

Setelah memeriksa Sekretaris DPRD (Sekwan) Madiun Yudi Hartono, kini giliran Kejaksaan Negeri (Kejari) memeriksa Kabag Fasilitasi dan Pengawasan Muksin Harjoko. Pemeriksaan terhadap Muksin Harjoko berlangsung selama 7 jam oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejari Madiun.

"Hari ini giliran Kabag Fasilitasi dan Pengawasan dan staf yang kita periksa masih kelanjutan terkait dugaan korupsi dana aspirasi pembangunan 2 kolam renang senilai Rp 1,5 miliar," kata Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Madiun Ario Wibowo, Selasa (14/5/2024).

Muksin Harjoko diperiksa mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, tim memberikan 23 pertanyaan. Saat diberikan pertanyaan terkait verifikasi proyek dana aspirasi Muksin Harjoko mengaku menerima pengajuan proposal BKK dari kepala desa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya terkait mekanisme BKK dari aspirasi DPRD. Keterangan mereka yang pada intinya verifikasi usulan proposal BKK berasal dari kepala desa," kata Wibowo.

Wibowo menyampaikan, bahwa pemeriksaan berikutnya Rabu (15/5) besok yakni kembali kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Madiun Yudi Hartono. Hal ini karena pada pemeriksaan minggu lalu kepada Sekwan tidak membawa dokumen yang semestinya.

"Besok kembali kita periksa Sekwan, karena Minggu lalu data yang dibawa dokumen tahun 2023 dan yang kita butuhkan tahun 2019-2021 jadi kita tolak," jelas Wibowo.

Sebelumnya, Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejari Kabupaten Madiun sudah memeriksa 50 orang terkait dugaan korupsi dana aspirasi DPRD senilai Rp 1,5 miliar.

Dana aspirasi itu sedianya digunakan untuk membangun 2 kolam renang di Desa/Kecamatan Gemarang dan Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan. Tapi proyek itu kini mangkrak.