.webp)
Dua pekan rekeningnya diblokir BCA, penjual burung bernama Ilham Wahyudi mengaku benar-benar kelimpungan. Ia terpaksa bertransaksi tunai tapi modalnya tak ada.
Lantaran rekeningnya diblokir, ia tidak bisa melakukan tarik tunai uangnya di bank. Padahal uang Rp 2 juta di rekeningnya hendak ia pakai untuk memutar modal penjualan burung.
"Iya akhirnya transaksi tunai. Tapi tunainya kan nggak ada (keblokir). Akhirnya utang lagi buat modal, gitu lho. Utang ke teman untuk modal usaha," kata Ilham kepada detikJatim, Jumat (27/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Warga Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Pamekasan adalah korban salah sasaran. Rekeningnya diblokir BCA atas perintah KPK karena nama Ilham sama dengan nama terduga koruptor.
"Kurang lebih 2 minggu nggak bisa memanfaatkan rekening. Cuma bisa lihat angka aja. Selama 2 minggu itu kalau ditanya terhambat apa nggak, terhambat banget," ujarnya.
Ia pun mengeluhkan bahwa selama 2 pekan rekeningnya diblokir, dia menjadi sangat kerepotan untuk menjalankan pekerjaan sebagai penjual burung.
"Ya biasanya saya enak transaksi. Transfer uangnya orang, dikirim barangnya. Akhirnya 2 minggu nggak bisa kayak gitu. Harus naik sepeda motor ke sana kemari. Ribet," ujarnya.
Akibat salah blokir rekening ini, Ilham mengakui bahwa dampaknya sangat dia rasakan. Demikian juga bagi keluarganya.
"Terasa 2 minggu itu. Terasa lapar. Kalau ditanya terasa, ya terasa lapar banget. Nggak transaksi 1 hari aja, lapar keluarga. Anak saya 3, 1 masih di kandungan," ujarnya.
Setelah kasus ini mencuat, ternyata Ilham menjadi korban salah blokir rekening. KPK sendiri telah memberikan keterangan terkait salah blokir rekening tersebut. Nama penjual burung itu sama dengan tersangka kasus dana hibah DPRD Jatim.
"Informasi yang kami peroleh, nama dan tanggal lahir yang bersangkutan kebetulan sama dengan nama tersangka KPK yang diajukan permintaan pemblokiran. Data pembedanya ada pada alamatnya," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dilansir detikNews, Jumat (27/1/2023).
Kendati demikian, Ali menyebut pemblokiran yang dilakukan KPK selalu sesuai prosedur. Data bagi pihak yang akan diblokir pun diserahkan secara lengkap.
"Sebagai pemahaman bersama, setiap permintaan pemblokiran oleh KPK, kami pastikan karena ada kebutuhan penyidikan. Dan KPK lakukan sebagaimana prosedur hukum berlaku, termasuk data lengkap pihak yang dimintakan blokir," katanya.
(dpe/dte)
