Penggugat Penetapan Nikah Beda Agama PN Surabaya Juga Mengadu ke DPR RI

Penggugat Penetapan Nikah Beda Agama PN Surabaya Juga Mengadu ke DPR RI

Praditya Fauzi Rahman - detikJatim
Jumat, 23 Sep 2022 23:03 WIB
Audiensi para penggugat penetapan pernikahan beda agama dengan legislator Fraksi PPP DPR RI.
Audiensi para penggugat penetapan pernikahan beda agama dengan legislator Fraksi PPP DPR RI. (Foto: Istimewa)
Surabaya -

Pemohon gugatan penetapan pernikahan beda agama ternyata tidak hanya melayangkan gugatan atas penetapan nikah beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya ke meja hijau. Para penggugat juga mengadukan itu kepada para legislator di DPR RI.

Kuasa hukum 4 penggugat penetapan pernikahan beda agama Sutanto Wijaya mengatakan bahwa pihaknya telah mengadukan tentang penetapan nikah beda agama itu ke DPR RI di DKI Jakarta.

Sutanto menceritakan bahwa saat mengadukan itu di Jakarta mereka diterima dan mengikuti audiensi dengan Komisi III DPR RI Asrul Sani dan Komisi VIII DPR RI Muslih dari Fraksi PPP.

"Dalam audiensi itu beliau menyebut DPR RI mengapresiasi upaya hukum yang ditempuh. Sebab, selama ini kebanyakan hanya reaktif tanpa aksi," kata Sutanto kepada detikJatim, Jumat (23/9/2022).

Ia menegaskan para wakil rakyat itu menegaskan hukum di Indonesia sudah jelas melarang pernikahan beda agama disahkan secara hukum negara. Yakni sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Rencananya, beliau berdua sebagai anggota Komisi III akan menyampaikan aduan kami saat rapat konsultasi dan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Sementara itu, Dosen Institut PTIQ (Pendidikan Tinggi Ilmu Alquran) Jakarta DR. Nur Afif turut memberikan pandangan akademis tentang apa yang dilakukan para penggugat. Menurutnya para penggugat sudah benar secara hukum negara maupun agama.

Menurut Nur Afif mereka yang melangsungkan pernikahan beda agama kemudian mencari pengakuan dari negara dengan mengajukan permohonan izin pencatatan Dispendukcapil dari PN Surabaya dianggap telah melanggar syariat agama dan hukum bernegara.

"Pernikahan beda agama juga sangat mengkhawatirkan. Karena ini akan mempengaruhi peran orang tua dalam membina, mendidik, dan memfasilitasi apa yang dikehendaki oleh anak," ujarnya.

Salah satu penggugat penetapan pernikahan beda agama tersebut Ali Muchtar menyebutkan bahwa garis besar pendapat dari pertemuan itu bahwa agama merupakan bagian dari konsep bernegara. Sehingga pernikahan beda agama itu, kata daia, sudah jelas dilarang UU dan haram secara agama.

"Rencananya, nanti juga akan disampaikan saat rapat dengan Kemenag (Kementerian Agama) RI," tutupnya.



Simak Video "PN Surabaya Sahkan Nikah Beda Agama, Ma'ruf Amin: Tidak Boleh"
[Gambas:Video 20detik]
(dpe/iwd)