Pelbagai Upaya Pemohon Nikah Beda Agama untuk Mendapat Pengesahan Negara

Pelbagai Upaya Pemohon Nikah Beda Agama untuk Mendapat Pengesahan Negara

Praditya Fauzi Rahman - detikJatim
Kamis, 22 Sep 2022 21:19 WIB
Ilustrasi perjalanan berliku pernikahan beda agama.
Ilustrasi. (Foto: Edi Wahyono/detikJatim)
Surabaya -

Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat, Dr. Fal. Arovah menegaskan ada beragam upaya yang dilakukan pasangan suami istri beda agama untuk memperoleh pengesahan. Di antaranya melakukan penyelundupan dan penundukan hukum.

Arovah menegaskan hingga kini hal itu masih dilakukan para warga negara Indonesia. Terutama mereka yang ingin berumah tangga, namun masih bertahan pada keyakinan masing-masing dan ingin mendapat pengesahan atau disahkan agama dalam catatan sipil mau pun buku nikah.

Salah satu cara yang dilakukan oleh calon mempelai atau pasutri itu, kata Arofah, adalah melangsungkan pernikahan di luar negeri.

"Ada cara namanya penyelundupan hukum. Artinya, para pihak tahu kalau perkawinan seperti itu (berbeda agama) di Indonesia dilarang, kemudian mereka melakukan perkawinan di luar negeri," kata Arovah kepada detikJatim, Kamis (22/9/2022).

Dosen Hukum Acara Peradilan Agama Universitas Muhammadiyah Jakarta itu menyebutkan bahwa mereka yang melakukan hal itu telah memahami celah dalam regulasi pernikahan. Dengan begitu, bisa tetap melakukan perkawinan secara sah, meski di luar teritorial tanah air.

"Nah, mereka nikah di luar negeri, anggap saja Australia, tidak menjadikan agama menjadi dasar dalam sebuah pengesahan perkawinan. Mereka hanya melihat bahwa sebuah perkawinan itu adalah kontrak antara orang perorangan," ujarnya.

Pasca perkawinan itu, 2 insan itu kembali ke Indonesia lalu memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan pengesahan hukum di Tanah Air.

"Sehingga, pada waktu disahkan di luar negeri, maka bukti kesahan itu dibawa ke Indonesia dan di Indonesia dicatatkan, maka kemudian menjadi resmi perkawinan mereka tanpa melalui sebuah tahapan kesahan. Nah, itu adalah penyelundupan hukum," tuturnya.

Ihwal penundukan hukum, Arovah mengungkapkan, ada salah satu pihak yang mengalah atau mau menikah sesuai syariat salah satu agama dari pasangannya. Lalu, mereka meminta permohonan ke negara melalui dispensasi kawin.

"Misalnya, seseorang tunduk pada hukum salah satu agama lain, tapi tidak pada Islam. Contoh, seseorang tunduk pada agama lain dan dia mau dinikahkan di lembaga atau institusi agama tertentu, kemudian dari lembaga agama itu mengesahkan perkawinannya, lalu hasilnya dibawa ke Dispendukcapil, kemudian keluar lah buku nikah. Ini yang kami sebut dengan penundukan hukum," katanya.

Dalam penerapannya, kata Arovah, seseorang tunduk pada hukum salah satu pihak yang kemudian disahkan salah satu agama. Kemudian dicatatkan di Dispendukcapil. Meski begitu, Arovah menilai hal ini tidak begitu mudah diterapkan. Mengingat hanya ada beberapa lembaga agama yang memperbolehkan.

"Tapi, memang rata-rata melalui prosedur yang namanya dispensasi kawin," tutupnya.



Simak Video "PN Surabaya Sahkan Nikah Beda Agama, Ma'ruf Amin: Tidak Boleh"
[Gambas:Video 20detik]
(dpe/iwd)