MUI Sebut Pengabulan Nikah Beda Agama oleh PN Surabaya Langkahi UU

MUI Sebut Pengabulan Nikah Beda Agama oleh PN Surabaya Langkahi UU

Praditya Fauzi Rahman - detikJatim
Rabu, 21 Sep 2022 23:07 WIB
Sidang duplik gugatan penetapan permohonan nikah beda agama oleh PN Surabaya di Ruang Tirta, PN Surabaya.
(Foto: Praditya Fauzi Rahman/detikJatim)
Surabaya -

Sidang gugatan atas penetapan PN Surabaya yang mengabulkan permohonan nikah beda agama kembali bergulir. Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Jakarta hadir dalam sidang agenda duplik kali ini sebagai salah satu tergugat. Sayangnya sidang itu ditunda.

Meski batal menyampaikan duplik di persidangan, perwakilan MUI yang hadir menyampaikan pandangannya tentang PN Surabaya yang mengabulkan permohonan nikah beda agama melalui penetapannya. Menurut MUI, penetapan itu melangkahi undang-undang.

Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat Dr. Fal. Arovah Windiani menyatakan bahwa dirinya hadir dalam sidang itu karena sudah mempersiapkan duplik. Meski sidang ditunda karena tergugat I Mahkamah Agung tidak hadir, dirinya tetap menyampaikan pandangan MUI dalam duplik kepada wartawan.

"Hakikatnya, kami hendak sampaikan (pandangan) terkait izin yang diberikan PN untuk pernikahan beda agama. Dalam hal ini MUI telah membuat fatwa yang menyatakan perkawinan beda agama itu haram. Kami tetap istikamah, karena ini sesuai syariat Islam," ujarnya ditemui detikJatim di PN Surabaya.

Dosen Hukum Acara Peradilan Agama Universitas Muhammadiyah Jakarta itu mengungkapkan bahwa seharusnya hakim PN Surabaya melihat dan mempelajari permohonan itu sebelum memutuskan penetapan.

Menurutnya, sudah ada regulasi yang tertuang di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perihal pernikahan beda agama. Terutama tentang terminologi pernikahan yang harus sah dan resmi.

"Terminologi dari perkawinan itu dilampaui dengan 2 hal: sah dan resmi. Artinya, sah itu berdasarkan agama dan resmi itu dicatat (oleh catatan sipil). Dengan adanya penetapan PN Surabaya ini, ada terminologi baru yang ditambahkan, yaitu 'izin'," ujarnya.

Arovah menilai dalam memutuskan penetapan itu PN Surabaya telah mengizinkan Dispendukcapil Surabaya untuk mencatatkan perkawinan beda agama tanpa melampaui tahapan keabsahan perkawinan menurut agama, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (1) UU 1/1974 tentang Pernikahan.

Karena itulah dirinya mewakili MUI mengapresiasi perjuangan para penggugat dalam menegakkan syariat agama Islam.

"Kami selaku tergugat 3, setidaknya ini menjadi hal yang harus kita pahami bersama bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka para founding father kita sudah menegaskan dan memberikan pedoman perkawinan itu harus didasarkan pada kesahan menurut agama, tidak semata-mata resmi saja, tapi sah dan resmi itu harus dilampaui. Nah, inilah yang kemudian kami bereaksi terhadap putusan PN Surabaya yang memberikan terminologi baru dengan kata 'izin'," ujarnya.

Sebelumnya, meski dalam sidang agenda duplik kali ini hadir perwakilan pihak tergugat, namun MA selaku turut tergugat pertama tidak hadir. Padahal, dalam sidang duplik kehadiran MA sebagai tergugat I adalah wajib.

Sebab itulah Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Khusaini memutuskan untuk menunda sidang duplik ini hingga 3 pekan. Sidang duplik akan digelar kembali pada 19 Oktober 2022.

"Yang hadir sidang hanya penggugat, MUI, Dispendukcapil, dan PN Surabaya. Sedangkan, sidang kali ini kan agenda duplik, (MA) wajib hadir. Maka dari itu, sidang ditunda hingga 19 Oktober 2022," kata Khusaini di Ruang Tirta, PN Surabaya, Rabu (21/9/2022).

Khusaini menyatakan, ini adalah kesempatan terakhir bagi tergugat I MA. Ia pun memerintahkan agar ada penyiapan juru sita dan melayangkan peringatan kepada pihak tergugat I.

"Kami berikan kesempatan terakhir 1 kali, juru sita disertai peringatan ya, ini turut tergugat 1 (MA) tidak hadir," imbuhnya.



Simak Video "PN Surabaya Sahkan Nikah Beda Agama, Ma'ruf Amin: Tidak Boleh"
[Gambas:Video 20detik]
(dpe/iwd)