Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (TAMPAK) mengungkapkan dugaan upaya suap yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo di kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Salah satu temuan TAMPAK adalah Sambo diduga memberikan uang kepada satpam perumahannya untuk menutup portal setelah kasus Brigadir J semakin ramai diberitakan.
Seperti dilansir detikNews, laporan ini dilayangkan TAMPAK ke KPK, Senin (15/8/2022). TAMPAK menyebut, petugas keamanan di kediaman rumah Sambo mengaku dibayar sejumlah uang agar menutup portal menuju kompleks rumah Irjen Ferdy Sambo. Kejadian itu diketahui terjadi setelah Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri.
"Muncul pengakuan dari petugas keamanan atau satpam kompleks rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, mengaku diminta menutup seluruh portal yang mengarah ke kompleks setelah kasus itu makin ramai. Bayarannya Rp 150 ribu," jelas Koordinator TAMPAK Roberth Keytimudi.
Selain memberi uang kepada satpam, Sambo diduga juga mencoba menyuap LPSK. Robert menyebut, uang itu dimasukkan ke dalam amplop cokelat setebal 1cm.
"Staf LPSK yang berada di ruang tunggu kantor Kadiv Propam Polri itu ditemui seseorang yang berseragam hitam dengan garis abu-abu, menyampaikan dua amplop cokelat dengan ketebalan masing-masing 1 cm. Seseorang yang berseragam itu mengatakan, 'menyampaikan titipan atau pesanan Bapak (Irjen Ferdy Sambo)'," kata Roberth.
Percobaan suap itu, kata Roberth, terjadi saat staf LPSK mendatangi Kantor Kadiv Propam Mabes Polri pada 13 Juli lalu.
Selanjutnya, TAMPAK menemukan adanya janji pemberian uang kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Dia menyebut Sambo menjanjikan hadiah berupa uang Rp 2 miliar.
"Irjen Pol Ferdy Sambo menjanjikan hadiah uang Rp 2 miliar kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Bripka Ricky Rizal (RR), serta Kuat Ma'ruf," jelasnya.
Oleh karena itu, Roberth berharap KPK bakal mengusut tiga dugaan percobaan suap yang terjadi dalam penanganan perkara Brigadir J. Dalam laporan itu, Roberth mengaku telah membawa sejumlah bukti. Di antaranya kumpulan pemberitaan dari media online.
"Sehubungan dengan itu, kami, Tim Advokat Penegakan Hukum & Keadilan (Tampak) mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah-langkah berdasarkan undang-undang," tegasnya.
LPSK menunggu inisiatif KPK. Baca di halaman selanjutnya.
