Kata Ketua DPRD Tulungagung Soal KPK Cekal 2 Anggotanya

Adhar Muttaqin - detikJatim
Rabu, 03 Agu 2022 13:23 WIB
Gedung DPRD Tulungagung
Foto: Gedung DPRD Tulungagung (Adhar Muttaqin/detikJatim)
Tulungagung -

KPK mencekal dua anggota DPRD Tulungagung terkait kasus dugaan suap alokasi anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Jawa Timur periode 2014-2018. Kedua anggota dewan yang dicekal adalah Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim dan anggota DPRD Imam Kambali.

Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan pencekalan itu tak berpengaruh pada kinerja dewan. Ia juga mempersilahkan Adib dan Imam untuk bisa berkegiatan seperti biasanya.

"Ya mengalir saja, selama masih bisa berkegiatan, ikut. Tapi kalau posisi karena orang berhalangan, entah karena keluarga, entah kegiatan yang tidak bisa diwakilkan secara personal, maka dia izinkan diperbolehkan," kata Marsono, Rabu (3/8/2022).

Menurut Marsono, pencekalan atau pun proses hukum terhadap anggota DPRD tersebut dipastikan tidak akan mengganggu kinerja dari lembaga legislatif. Sebab institusinya menganut sistem kolektif kolegial.

"Lembaga kami kan kolektif kolegial, selama masih bisa dilakukan, itu tidak menghalangi proses yang lain. Itu saja," ujar Marsono.

Disinggung tingkat kehadiran kedua anggota yang dicekal KPK itu, Marsono enggan melakukan penilaian secara rinci. Ia menyebut setiap anggota dewan diperbolehkan tidak masuk kantor jika sedang berhalangan.

"Izin itu nggak ada aturannya, (contohnya) izin nggak boleh atau kalau 15 izin rapornya merah, enggak. Dilihat dari alasannya sih. Ya orang itu pakai pikiran rasional saja," papar Marsono.

Bahkan, lanjut Marsono, seandainya pun dua anggota dewan yang dicekal tersebut sesekali tidak hadir dalam rapat paripurna masih dianggap wajar. Kondisi tersebut juga tidak berpengaruh terhadap hasil rapat paripurna.

"Ya biasa izin satu kali sih boleh, yang namanya paripurna ukurannya kuorum dan tidak kuorum. Di situ ada dua belahan, oh ini harus kuorum, ini tidak pakai kuorum juga boleh, kan dilihat dari agenda paripurnanya sendiri," imbuh Marsono.

Terpisah, detikJatim lantas mengonfirmasi ke Adib Makarim terkait pencekalannya. Namun hingga saat ini belum mendapat respons dari yang bersangkutan.

Sebelumnya, KPK telah mengajukan permohonan pencekalan bepergian ke luar negeri ke Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) terhadap empat orang yang diduga terkait kasus suap Bankeu Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Pemkab Tulungagung tahun 2014-2018.

Keempat orang tersebut adalah Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan, Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim, anggota DPRD Tulungagung/mantan wakil ketua 2014-2019 Imam Kambali dan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung 2014-2019 Agus Budiarto.



Simak Video "Yosep Parera, Tenar dengan Akun 'Klinik Hukum' Kini Jadi Pesakitan"
[Gambas:Video 20detik]
(abq/iwd)