.webp)
Pernikahan beda agama yang disahkan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berbuntut panjang. Pascaputusan tersebut, PN Surabaya digugat oleh 4 orang. Sidang perdana atas gugatan tersebut rencananya digelar 13 Juli 2022.
Berdasarkan data yang diperoleh detikJatim dari website resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya, ada gugatan dengan nomor perkara 658/Pdt.G/2022/PN Sby. Gugatan itu didaftarkan 23 Juni 2022 oleh 4 orang penggugat dengan tergugat tunggal PN Surabaya. 4 orang penggugat atas nama M. Ali Muchtar, Tabah Ali Susanto, Ahmah Khoirul Gufron, dan Shodikun.
Humas PN Surabaya Suparno mempersilakan kepada siapa saja yang merasa dirugikan atas pengesahan pernikahan beda agama untuk menempuh jalur hukum. PN Surabaya siap menghadapinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Monggo, pengadilan tidak boleh menolak (gugatan/permohonan)," tegas Suparno saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (27/6/2022).
PN Surabaya sebagai tergugat tunggal digugat atas dasar perkara pengesahan pernikahan beda agama. Sedangkan beberapa objek lainnya juga digugat karena berhubungan dengan pengesahan tersebut. Antara lain Persekutuan Gereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
Dalam gugatannya, penggugat memohon majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Serta, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum hingga menghukum tergugat dan turut tergugat I untuk membatalkan putusan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby untuk seluruhnya.
Kendati menimbulkan beragam reaksi dan cuitan, Suparno menyatakan hakim PN Surabaya yang memeriksa dan menetapkan pengesahan beda agama tersebut sudah memiliki sejumlah pertimbangan dan sesuai dengan Undang-undang.
"Gugatan yang diajukan nanti, biar lah majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut yang akan memeriksa dan memutusnya," ujarnya.
Namun, Suparno belum bisa menjelaskan soal detail perkara yang digugat. Data tersebut baru akan terbuka saat sidang perdana digelar.
"Kami tidak bisa memberikan komentar hal tersebut," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PN Surabaya mengesahkan pernikahan pasangan suami istri (pasutri) beda agama, RA dan EDS pada 26 April 2022. Pengesahan itu tertuang dalam surat putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.
Pasutri tersebut mengajukan permohonan pernikahan beda agama pada 13 April 2022. Berdasarkan pengakuan keduanya dalam persidangan di PN Surabaya, permohonan itu dilayangkan usai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menolak berkas yang diajukan. Hal itu pun juga menjadi faktor yang menjadi pertimbangan hakim, Imam Supriadi di PN Surabaya dalam persidangan.
(dte/dte)
