.webp)
Bupati Bondowoso Salwa Arifin lewat kuasa hukumnya mengadukan Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir ke polisi. Aduan dilakukan karena ketua dewan itu diaggap telah mencemarkan nama baik serta melanggar UU ITE.
Pantauan di lapangan, Bupati memang tak datang sendiri ke Mapolres. Tapi diwakili sejumlah pengurus DPC PPP Bondowoso dan tim kuasa hukumnya. Bupati Salwa sendiri merupakan ketua PPP Jember.
"Bupati sebenarnya ingin agar hal ini tidak ada kegaduhan," kata Sekretaris DPC PPP Bondowoso, Bari Sahlawi Zain, kepada wartawan di kantor Sekretariat DPC PPP, Sabtu (12/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karenanya, imbuh Sahlawi, pihaknya sengaja memberi jeda waktu 2x24 jam terhitung sejak Kamis (10/3/2022). Agar yang bersangkutan segera mencabut pernyataannya dan meminta maaf.
Menurutnya, karena efek dari pernyataan Ketua DPRD Bondowoso tersebut telah terjadi stigma negatif di tengah-tengah masyarakat.
"Kalau kemudian kami tidak ada langkah hukum, itu artinya kan kita sama saja membenarkan dan mengakui bahwa di Bondowoso terjadi apa yang dituduhkan," jelas Sahlawi Zain.
Ketua DPRD Bondowoso diadukan ke polisi karena dinilai melanggar Undang-undang ITE. Dia dianggap melakukan pencemaran nama baik.
Pelapornya adalah Achmad Husnus Sidki, seorang pengacara yang bertindak selaku kuasa hukum dan mewakili Bupati Bondowoso, Salwa Arifin beserta beberapa pengurus DPC PPP Bondowoso.
Dalam surat pengaduannya tertanggal12 Maret 2022 tersebut, kuasa hukum bupati menilai Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir dianggap melanggar pasal 27 ayat (3) dan (4), pasal 32, pasal 35 Jo. Pasal 45 ayat (1), (3), pasal 48, pasal 51 ayat (1) UU RI. Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
(iwd/iwd)
