Kasus Pelanggaran Prokes Anggota DPRD Tulungagung Dilimpahkan ke Pengadilan

Adhar Muttaqin - detikJatim
Kamis, 20 Jan 2022 22:56 WIB
Kejaksaan melimpahkan kasus pelanggaran prokes yang dilakukan anggota DPRD Tulungagung, Basroni, ke pengadilan untuk disidangkan. Dalam perkara ini, tersangka dijerat Undang-Undang Kekarantinaan.
Pelanggaran prokes yang dilakukan anggota DPRD Tulungagung/Foto: Adhar Muttaqin/detikcom
Tulungagung -

Kejaksaan melimpahkan kasus pelanggaran prokes yang dilakukan anggota DPRD Tulungagung, Basroni, ke pengadilan untuk disidangkan. Dalam perkara ini, tersangka dijerat Undang-Undang Kekarantinaan.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung Agung Tri Radityo mengatakan, pelimpahan perkara tersebut dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu (19/1/2022). Rencananya sidang pertama akan digelar pada 26 Januari mendatang di Pengadilan Negeri Tulungagung.

"Berkas itu masuk dari penyidik kepolisian ke kami tanggal 10 Januari, kemudian tanggal 18 Januari kami nyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya dilakukan tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti," kata Agung Tri Radityo, Kamis (20/1/2022).

Pada tahap dua, pihaknya menerima limpahan barang bukti berupa gunungan wayang kulit serta undangan pagelaran wayang kulit di rumah Basroni, di Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung.

Agung menambahkan, dalam perkara tersebut, Basroni disangka melakukan pelanggaran protokol kesehatan, karena menggelar wayang kulit di rumahnya pada Agustus 2021. Kegiatan itu mendatangkan massa hingga ratusan orang dan diduga mengabaikan protokol kesehatan.

Padahal pada saat itu Pemkab Tulungagung melarang adanya kegiatan keramaian, karena masih ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Anggota DPRD tersebut juga tidak mengantongi izin dari Satgas COVID-19 Tulungagung. Namun yang bersangkutan tetap nekat menggelar pagelaran wayang kulit.

Agung menambahkan, Basroni dijerat Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan. Tersangka terancam hukuman maksimal satu tahun penjara.

"Dalam perkara ini tersangka tidak kami lakukan penahanan, karena ancamannya kurang dari lima tahun. Selain itu tersangka juga kooperatif," imbuhnya.



Simak Video "Kacau! Pembukaan Kafe di Padang Bikin Kerumunan, Pengelola Diperiksa"
[Gambas:Video 20detik]
(sun/iwd)