.webp)
Hari Pembebasan Irian Barat diperingati setiap tanggal 1 Mei. Hari bersejarah ini menandakan bebasnya Irian Barat dari Belanda.
Dalam sejarahnya, sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dinyatakan bahwa seluruh wilayah Hindia Belanda merupakan bagian dari Indonesia, termasuk wilayah Irian Barat. Namun, Belanda menilai wilayah tersebut masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda.
Belanda kemudian merancang rencana untuk menjadikan Irian Barat sebagai negara merdeka selambat-lambatnya pada 1970-an. Indonesia menolak hingga kemudian Papua Barat menjadi daerah yang diperebutkan di antara kedua pihak tersebut, dan dimusyawarahkan dalam berbagai lembaga internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembebasan Irian Barat telah melalui proses yang panjang. Ada Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda yang bertujuan mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak, untuk mencapai kesepakatan tentang pengakuan kedaulatan Indonesia, salah satunya persengketaan mengenai wilayah Irian Barat.
Delegasi Belanda memandang Papua Barat tidak memiliki hubungan dengan Indonesia, sehingga pihak Belanda berkeinginan untuk memberikan status khusus. Namun, delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia Timur dan termasuk ke dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS).
Negosiasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun tak kunjung mencapai kesepakatan. Akhirnya, Indonesia memilih untuk melakukan konfrontasi politik dan ekonomi.
Tindakan tersebut memicu Belanda untuk memperkuat pasukan militernya di Irian Barat. Ketegangan di antara hubungan kedua negara ini menyebabkan Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.
Selain itu, Belanda juga mengingkari hasil KMB yang menyepakati bahwa Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun hingga 12 tahun berselang, tak kunjung ada itikad baik dari pihak Belanda untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat tersebut.
Sehingga Indonesia melakukan berbagai perjuangan diplomasi, di antaranya dengan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung dan Sidang Umum PBB.
Pada 14 Desember 1961, keinginan untuk membebaskan wilayah Papua Barat dari Belanda ini direncanakan dalam suatu agresi militer yang dikenal dengan Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora), sebagai dampak dari pelanggaran yang dilakukan Belanda dari Konferensi Meja Bundar.
Baca juga: Mengenal Marinir di HUT Ke-77 |
Trikora dibentuk oleh panglima tertinggi yang merupakan presiden saat itu, Ir Soekarno sebagai buntut dari perselisihan dengan Belanda. Dilansir dari laman HIMASKA FMIPA UNRI, proses pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta, serta mendirikan Komando Mandala dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglimanya yang bertugas merancang, menjadikan, dan melakukan operasi militer untuk menyatukan Papua Barat dengan Indonesia.
Perjanjian New York diperoleh pada 15 Agustus 1962, yang berisi tentang pembebasan Irian Barat. Tertulis dalam perjanjian tersebut bahwa Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia dengan tenggang waktu paling lambat pada 1 Mei 1963.
Selama proses tersebut, kemudian Irian Barat dipegang oleh 'United Nations Temporary Excutive Authority' (UNTEA) bentukan PBB. Selain itu, disebutkan bahwa pihak Belanda harus menarik pasukan militernya dari Irian Barat, sedangkan pihak Indonesia diizinkan untuk berada di sana meski tetap dalam pengawasan UNTEA.
Pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Lalu pada 31 Desember 1962 bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera merah putih. Hal ini menandakan kekuasaan de jure (secara hukum) Indonesia atas tanah Irian Barat, di bawah pengawasan PBB.
Tepat pada 1 Mei 1963, akhirnya diselenggarakan upacara peresmian penyerahan Papua Barat kepada Indonesia melalui UNTEA di Jayapura. Papua Barat menjadi bagian dari provinsi ke 26 Indonesia dengan nama Irian Jaya.
Pada tahun 1969, Indonesia menggelar Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) untuk memastikan kedudukan Irian Barat yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Penyelenggaraan Pepera disaksikan oleh 2 utusan PBB.
Hasilnya ialah rakyat Papua bagian Barat memilih tetap bergabung dengan Indonesia. Meski begitu, kesatuan Papua Merdeka dan pengamat independen lain mencurigai hasil ini.
Untuk meredam usaha pemisahan diri, Presiden Abdurrahman Wahid memberi otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada tahun 2000 an. Provinsi tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yakni Papua dan Irian Jaya Barat (Papua Barat) melalui instruksi Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001.
(sun/iwd)
