Benarkah Semua Transaksi Digital Kena PPN Mulai 9 November 2026?

Benarkah Semua Transaksi Digital Kena PPN Mulai 9 November 2026?

Fathir Rofi - detikJatim
Selasa, 03 Nov 2026 19:15 WIB
Ilustrasi SPP-TDLN dengan konsep editorial fintech, format landscape 16:9.
Ilustrasi SPP-TDLN. Foto: GPT-Image
Surabaya -

Pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai rencana perluasan pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026 memunculkan pertanyaan mengenai transaksi yang akan dikenai pajak.

Hashim menyebut bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga marketplace seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan dilibatkan dalam pemungutan pajak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan kebijakan yang dimaksud merupakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), bukan jenis pajak baru.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

DJP juga menegaskan mekanisme tersebut tidak mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi perbankan maupun aktivitas marketplace. Lantas, transaksi apa saja yang menjadi sasaran dan apakah konsumen harus membayar pajak tambahan?

Apa Itu Pajak Digital SPP-TDLN?

SPP-TDLN merupakan sistem untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan PPN terhadap Transaksi Digital Luar Negeri melalui SPP-TDLN.

ADVERTISEMENT

Pemerintah mulai menerapkan sistem tersebut pada 25 September 2026. Artinya, 9 November 2026 bukan tanggal awal berlakunya pajak digital, melainkan tanggal yang disebut Hashim berkaitan dengan rencana perluasan keterlibatan lembaga pemungut.

Menurut DJP, SPP-TDLN melengkapi mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Sistem ini menyasar transaksi pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri yang memenuhi kriteria objek PPN, tetapi belum dipungut melalui mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dengan demikian, SPP-TDLN tidak menciptakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif PPN yang sudah berlaku. Sistem ini mengatur cara pemungutan agar transaksi digital lintas negara yang memenuhi ketentuan perpajakan dapat terjangkau.

Transaksi Apa Saja yang Dikenai Pajak Digital?

SPP-TDLN menyasar pemanfaatan barang digital dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Contohnya dapat berupa langganan layanan streaming, pembelian perangkat lunak, dan penggunaan layanan komputasi awan (cloud computing) dari penyedia luar negeri.

Namun, tidak semua transaksi digital otomatis dikenai PPN melalui mekanisme ini. Pemungutan hanya berlaku jika transaksi memenuhi kriteria sebagai objek PPN dan belum dikenai pajak melalui mekanisme pemungutan lainnya. Berikut beberapa jenis transaksi yang perlu dipahami.

1. Transaksi Perbankan

Bank pemerintah dan swasta dapat terlibat sebagai penerbit atau issuer yang memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri. Dalam mekanisme ini, bank membantu meneruskan informasi pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria pemungutan PPN.

DJP menegaskan transfer dana pribadi maupun pengiriman uang atau remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. SPP-TDLN tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak atas transfer uang antar rekening atau kiriman dana keluarga.

2. Transaksi Perusahaan Fintech

Lembaga keuangan selain bank yang memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri juga dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN. Salah satu lembaga yang telah ditunjuk pada tahap awal adalah PT Fintek Karya Nusantara melalui layanan LinkAja.

Perusahaan fintech lainnya baru dapat menjalankan fungsi sebagai pemungut setelah menyelesaikan tahapan pengujian sistem, stabilisasi, dan memperoleh penunjukan resmi dari DJP.

3. Keterlibatan Marketplace dalam Pemungutan Pajak Digital

Pernyataan Hashim menyebut Shopee, Lazada, dan GoTo sebagai contoh platform yang akan dilibatkan. Namun, DJP belum mengonfirmasi bahwa seluruh perusahaan tersebut langsung ditunjuk sebagai pemungut PPN mulai 9 November 2026.

Selain itu, transaksi pembelian barang fisik dari penjual dalam negeri melalui marketplace tidak otomatis menjadi objek SPP-TDLN. Sistem ini berfokus pada pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri yang memenuhi ketentuan PPN. Transaksi yang sudah dikenai PPN melalui mekanisme PMSE juga tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

Siapa Saja yang Sudah Ditunjuk Sebagai Pemungut Pajak?

DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer pada tahap awal penerapan SPP-TDLN sejak 25 September 2026. Keenam lembaga tersebut terdiri atas lima bank dan satu perusahaan fintech. Berikut daftarnya.

  • PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
  • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
  • PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
  • PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
  • PT Bank Syariah Indonesia Tbk
  • PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)

Dengan mekanisme tersebut, PPN diperhitungkan dalam harga atau pembayaran transaksi barang dan jasa digital luar negeri. Pemungutannya dilakukan melalui perantara pembayaran yang telah ditunjuk, sehingga konsumen tidak perlu menyetor dan melaporkan sendiri PPN melalui mekanisme SPP-TDLN.

Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. DJP menyatakan pengumuman penunjukan lembaga tambahan akan disampaikan melalui kanal resmi setelah seluruh tahapan persiapan selesai.

Karena itu, penyebutan sejumlah marketplace dan lembaga keuangan dalam pernyataan Hashim tidak dapat langsung diartikan bahwa semuanya sudah resmi menjadi pemungut PPN.

Berapa Besaran PPN dalam Transaksi Digital Luar Negeri?

Besaran PPN dalam transaksi digital luar negeri dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penghitungan melalui SPP-TDLN mengacu pada Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 dengan menggunakan formula sebagai berikut.

(PPN = 11/111 × nilai pembayaran termasuk PPN)

Sebagai ilustrasi, jika nilai pembayaran transaksi digital yang sudah termasuk PPN sebesar Rp 111.000, komponen PPN yang dipungut adalah Rp 11.000.

Apabila transaksi menggunakan mata uang asing, nilai PPN yang dihitung harus dikonversi ke rupiah menggunakan kurs pajak yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan dan berlaku pada saat SPP-TDLN memberikan konfirmasi bahwa transaksi tersebut dikenai PPN.

Pemungutan melalui SPP-TDLN tidak berlaku untuk transaksi yang bukan objek PPN atau memperoleh fasilitas pembebasan PPN berdasarkan peraturan perpajakan.

Bagi konsumen, mekanisme ini membuat pembayaran PPN atas transaksi yang memenuhi ketentuan berlangsung melalui perantara pembayaran yang telah ditunjuk. Konsumen tidak perlu menyetor dan melaporkan sendiri PPN tersebut melalui mekanisme ini.

Dengan demikian, rencana perluasan pemungutan pajak digital bukan berarti seluruh transfer bank, transaksi marketplace, atau pembayaran elektronik akan dikenai pajak baru mulai 9 November 2026.

Konsumen hanya dikenai PPN atas transaksi barang dan jasa digital luar negeri yang memenuhi kriteria perpajakan dan belum dipungut melalui mekanisme PMSE.



(irb/hil)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads