.webp)
Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai semakin membebani perekonomian nasional. Menurutnya, publik perlu memahami pembagian kewenangan dalam pengelolaan ekonomi nasional.
"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah bekerja optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi dari sisi fiskal. Oleh karena itu masyarakat harus memahami persoalan melemahnya nilai tukar rupiah adalah ranah yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai otoritas moneter," kata Yusfan saat dikonfirmasi detikJatim, Minggu (7/6/2026).
Ia menilai pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah berupaya maksimal menjaga stabilitas ekonomi dari sisi fiskal melalui berbagai kebijakan pengelolaan anggaran, penerimaan negara, serta pengendalian berbagai indikator ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusfan menyatakan Bank Indonesia tidak dapat terus-menerus menjadikan faktor global sebagai alasan utama atas pelemahan rupiah. Menurutnya, sebagai lembaga yang diberi mandat menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia harus menunjukkan tanggung jawab yang nyata kepada publik.
"Selama ini Bank Indonesia selalu berlindung di balik status independensinya. Pertanyaannya, independensi yang seperti apa? Independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa evaluasi dan tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, Yusfan mengkritik adanya persepsi bahwa sejumlah kebijakan moneter lebih banyak mempertimbangkan kepentingan pasar global dibandingkan kepentingan nasional.
"Kami mempertanyakan apakah kebijakan yang selama ini ditempuh benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi nasional. Bank Indonesia harus menjelaskan secara terbuka arah kebijakan yang diambil agar tidak menimbulkan kecurigaan dan spekulasi di tengah masyarakat," lanjutnya.
Yusfan juga menduga bahwa ada keterlibatan Oknum Mantan Pejabat Negara yang melakukan komunikasi dengan pihak asing untuk melemahkan nilai tukar rupiah. Hal tersebut tentu tidak mencerminkan nasionalisme dan harus dilawan.
"Ekonomi di masyarakat sedang baik-baik saja, masyarakat merasakan langsung dampak pertumbuhan ekonomi, kok dolarnya naik terus, ada apa? jangan-jangan antek asing sudah menguasai BI, dan infonya diduga ada orang kuat oknum pensiunan jenderal mantan pejabat Kepala BIN dahulu kala," ujarnya.
"Saatnya rakyat tahu bahwa BI itu UU-nya independen (tidak boleh di intervensi) perlemahan nilai tukar rupiah murni tugas BI, saham tugas BEI (Bursa efek indonesia). Pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pertumbuhan ekonominya tinggi. Fakta di lapangan memang demikian, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi tinggi dan dirasakan oleh masyarakat di daerah," sambungnya.
Yusfan juga meminta Presiden Prabowo jangan ragu mengingatkan BI atau ambil alih BI dan ganti seluruh jajaran BI dengan orang-orang yang kompeten dan memiliki nasionalisme tinggi, bukan yang berkedok antek asing. Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
"Sebagai masyarakat yang mencintai NKRI, kita harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa, termasuk kedaulatan ekonomi. Kepentingan nasional harus selalu ditempatkan di atas segala kepentingan lainnya," tegasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, HMI Jatim akan menggelar Konsolidasi Mahasiswa Jawa Timur guna membahas kondisi ekonomi nasional dan menyusun langkah-langkah advokasi terhadap kebijakan moneter yang dinilai perlu dievaluasi yang akan dijadikan dasar untuk melakukan kritik dalam bentuk aksi demonstrasi.
"Kami akan menggelar Konsolidasi Mahasiswa Jawa Timur untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Bank Indonesia serta meminta pertanggungjawaban yang jelas atas upaya menjaga stabilitas nilai rupiah. Ini adalah bagian dari ikhtiar mahasiswa dalam mengawal kepentingan rakyat dan masa depan ekonomi Indonesia," pungkas Yusfan.
HMI Jatim, lanjut Yusfan menegaskan kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari kontrol publik yang sah dalam negara demokrasi, dengan tetap mengedepankan prinsip objektivitas, data, dan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan lainnya.
(abq/dpe)
