.webp)
Sejumlah rencana efisiensi anggaran sebagai respons atas konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga BBM sedang disusun pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3%. Namun ditegaskan bahwa efisiensi ini tak akan menyentuh anggaran prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain program MBG, program prioritas lain yang tidak akan terdampak efisiensi itu adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebabnya, program-program unggulan seperti MBG dan KDKMP dinilai menjadi investasi jangka panjang.
Mengenai eskalasi di Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga BBM, Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menilai hal itu memang berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 210 triliun. Itu akan terjadi bila pemerintah menyerap seluruh kenaikan harga minyak ini untuk mencegah perubahan harga BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam APBN 2026, subsidi bahan bakar diberikan berdasarkan asumsi harga minyak dunia di kisaran US$ 70 per barel, sedangkan saat ini sudah mencapai US$ 100 per barel. Padahal menurutnya setiap kenaikan harga US$ 1 per barel di atas asumsi APBN tadi pemerintah berpotensi menggelontorkan tambahan belanja subsidi hingga Rp 7 triliun.
"Kita sudah dari, katakan lah Rp 7 triliun tadi, kali katakan lah US$ 70 per barel asumsi APBN ke US$ 100 per barel, itu kan ada kenaikan US$ 30 ya. Jadi Rp 7 triliun kali 30 itu sudah Rp 210 triliun kita butuh," ungkap Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/3/2026).
Untuk itu menurutnya pemerintah secara strategis perlu mengatur siasat anggaran belanja apa saja yang akan dilakukan efisiensi berdasarkan skala prioritas.
Saran Efisiensi
Prioritas efisiensi pertama berasal dari anggaran program Kementerian/Lembaga, barulah kemudian jika tidak cukup mau tak mau harus melakukan pemangkasan dari program-program prioritas Presiden.
"Saya kira mungkin anggaran-anggaran program itu masih bisa dikurangi lah yang MBG ataupun Kopdes. Menurut saya masih memungkinkan," terang Tauhid.
Namun jika pemerintah benar-benar tidak ingin memangkas anggaran dari program-program prioritas seperti MBG dan Kopdes, Tauhid berpendapat salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperketat penyaluran bahan bakar subsidi hanya untuk yang berhak.
"Penerapan subsidi tepat sasaran. Subsidinya nggak dikurangi tetapi tepat sasaran harus dilakukan. Misalnya untuk roda empat, Pertalite itu harusnya hanya untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin, itu kan bisa dilakukan. Kemudian katakanlah LPG 3 kg, yang masyarakat mampu itu bener-bener nggak boleh dapat," kata Tauhid.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan eskalasi di Timur Tengah berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 340 triliun. Perhitungan ini dilakukan dalam asumsi harga minyak dunia bertahan di kisaran US$ 90-120 per barel.
"Asumsi harga minyak bertahan di range US$ 90-120 per barel maka ada pembengkakan subsidi energi dan belanja pemerintah," jelas Bhima.
Meski begitu, menurutnya pembengkakan anggaran ini tidak akan bisa ditutup jika pemerintah tidak memangkas program prioritas seperti MBG. Sebab program inilah yang menurutnya paling banyak memakan anggaran belanja negara.
"Tanpa pemangkasan MBG dan Kopdes, pelebaran defisit hingga Rp 340 triliun tidak mungkin bisa ditutup. Kalau dipaksa mengambil terlalu banyak K/L dan transfer daerah akan ganggu pertumbuhan ekonomi di daerah. PHK jadi konsekuensi lesunya daya beli imbas efisiensi," tegasnya.
Baca selengkapnya di sini.
(irb/dpe)
